Berita

Susaningtyas NH Kertopati/Net

Politik

Pati TNI Non Job Layak Dianggap Sebagai Peluang Bagi Kementerian

KAMIS, 28 FEBRUARI 2019 | 01:24 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Usulan Panglima TNI Laksamana Hadi Tjahjanto agar perwira tinggi (pati) TNI non job mengisi jabatan di kementerian dan lembaga sipil terus menuai polemik.

Sejumlah kalangan menilai, usulan itu seperti mengembalikan pada era dwifungsi ABRI di masa Orde Baru. Namun sebagian kalangan menilai usulan itu sebagai langkah positif dalam membangun negara.

Salah satu yang menyambut baik usulan Laksamana Hadi adalah pengamat militer Susaningtyas NH Kertopati. Menurutnya, usulan Hadi perlu ditanggapi melalui perspektif yang komprehensif.


“Jabatan pati pada struktur Mabes TNI dan Mabes Angkatan disusun berdasarkan kompetensi dan standar sesuai pola dan mekanisme pembinaan personel TNI. Jumlah pati TNI yang non job selayaknya dapat dinilai sebagai peluang bagi Kementerian dan Lembaga lainnya untuk memanfaatkan keberadaan mereka,” ucapnya dalam pesan elektronik kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (27/2).

Menurut mantan Anggota Komisi I DPR itu, para perwira tersebut merupakan aset yang dapat dimanfaatkan untuk bertugas di luar struktur guna meningkatkan kinerja kementerian dan lembaga pada sektor tertentu.

“Pengalaman di banyak negara juga menunjukkan bahwa para perwira militer dapat ditugaskan pada perusahaan negara dan swasta,” imbuh wanita yang akrab disapa Nuning itu.

Untuk itu, ke depan Nuning mengusulkan agar disusun sebuah jabatan non struktural untuk prajurit TNI, agar sumber daya tidak terbuang percuma.

“Jabatan non struktural dirancang untuk akselerasi kinerja instansi pemerintah berdasarkan beberapa kriteria, seperti kepakaran yang dibutuhkan, keseimbangan beban kerja, komposisi, dan adaptasi hubungan kerja dan lain sebagainya,” pungkasnya. ***

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Desak Tito Mundur, Faizal Assegaf: Dia Lingkar Inti Jokowi

Minggu, 08 November 2026 | 19:45

Kasus Ijazah Jokowi Mirip Pembunuhan Brigadir Yosua

Minggu, 08 November 2026 | 02:04

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

UPDATE

Tok! BI Naikkan Suku Bunga ke Level 6 Persen

Rabu, 18 November 2026 | 14:33

Kepemimpinan Baru IKA-PMII, Juri Ardiantoro Tekankan Kerja Strategis dan Berdampak

Rabu, 18 November 2026 | 14:29

KPK Panggil Direktur Anak Usaha PT Intiland Development Tbk di Kasus Bea Cukai

Rabu, 18 November 2026 | 14:18

Raih Penghargaan AMH 2026, Kemenag Perkuat Layanan Informasi Digital

Rabu, 18 November 2026 | 14:13

Biaya Admin BCA Naik Mulai Januari 2027, Simak Daftar Tarif Baru Seluruh Jenis Kartu

Rabu, 18 November 2026 | 14:03

Komisi IV DPR Tolak Pemindahan Badak Jawa dari Banten!

Rabu, 18 November 2026 | 13:50

Fenomena Parpol Kompak Tak Usulkan Cawapres Jadi Sorotan

Rabu, 18 November 2026 | 13:43

Dasco Pimpin Rapat Pengambilan Keputusan Tingkat I RUU Perampasan Aset

Rabu, 18 November 2026 | 13:39

3.404 Jembatan Garuda Selesai Dibangun, TNI AD Kebut Sisa Target 2026

Rabu, 18 November 2026 | 13:24

Investasi Harus Aman, Aspirasi Tetap Dalam Koridor Hukum

Rabu, 18 November 2026 | 13:23

Selengkapnya