Suhendra Ratu Prawiranegara/Net
Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi merespon pernyataan calon presiden nomor urut 01, Jokowi tentang penguasaan tanah konsesi dalam acara Konvensi Rakyat di Sentul, Bogor, Minggu (24/2).
Jokowi dinilai belum jua memahami penjelasan penantangnya, Prabowo Subianto dalam debat Pilpres putaran kedua lalu.
“Maaf ya, saya harus sampaikan bahwa Joko Widodo sebagai capres dan presiden RI dalam hal ini gagal paham. Mengapa demikian? Karena ternyata beliau tidak memahami aturan perundangan dan konten yang dimaksudkan oleh Pak Prabowo," tegas Jurubicara Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandi, Suhendra Ratu Prawiranegara kepada redaksi, Senin (25/2).
Mengakhiri debat putaran kedua, ulas Suhendra, Prabowo telah merespon dengan lugas jika negara butuh kapan pun maka siap dikembalikan lahan HGU miliknya seluas ratusan ribu hektar di Aceh Selatan dan Kalimantan Timur.
"Joko Widodo harus paham, bahwa pengelolaan lahan HGU tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundangan. Pak Prabowo membeli dengan mekanisme yang telah ditentukan oleh negara, dan hal ini terkonfirmasi dan dibenarkan oleh Wapres Pak Jusuf Kalla," terangnya.
"
So what is probem?" cetus Suhendra.
Ia melihat kualitas Jokowi jelas tidak bisa memisahkan diri baik sebagai capres maupun presiden aktif. Seringkali waktu dan momentum Jokowi tidak pas ketika bicara seperti itu sebagai presiden. Padahal seorang presiden harus bisa menunjukkan kelas sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara yang handal.
Suhendra menyarankan, sebaiknya Jokowi melalui administrasi pemerintahan menyurati para penguasa lahan HGU, menyampaikan bahwa negara butuh sehingga mencabut status HGU lahan milik mereka.
"Ini sebaiknya berlaku kepada semua pihak dan perusahaan ya. Supaya adil. Tidak terkecuali Pak Prabowo," Suhendra menekankan.
Mekanisme ini semestinya dipahami Jokowi sebagai presiden. "Supaya tidak gagal paham memaknai pernyataan-pernyataan masyarakat, termasuk pernyataan Pak Prabowo," pungkasnya.
[wid]
