Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Jakarta rutin mengadakan pelatihan terhadap ratusan relawanannya setiap dua pekan sekali di Kopi Jadi, Tebet, Jakarta Selatan.
Pelatihan pemantauan Pemilu tidak hanya berkutat pada pelanggaran-pelanggaran, namun juga memberikan pencerahan tentang pentingnya pendidikan politik, partisipasi politik warga negara dalam Pemilu, demokrasi yang subtanstif, serta peran relawan KIPP Jakarta secara ideologis sebagai pemantau Pemilu.
Wakil Sekjend KIPP Indonesia, Girindra Sandino menjelaskan, dalam pelatihan pemantauan Pemilu, relawan dibimbing untuk mengetahui bagaimana peran mereka sebagai pemantau, bagaimana mengetahui pelanggaran-pelanggaran di lapangan, baik yang bersifat adminstrasi, pidana, dan etik.
Mereka juga diberi pemahaman fungsi dan tugas penyelenggara Pemilu dalam hal ini KPU dan Bawaslu beserta jajarannya di lapangan juga tidak kalah penting masyarakat yang memiliki hak pilih.
Relawan KIPP Jakarta dilatih untuk menghadapi pelanggaran nyata di depan mata mereka.
Terkait dengan partisipasi politik, Girindra mengatakan, KIPP Jakarta memantau jalannya proses pelaksanaan tahapan Pemilu. Dalam prespektif yang lebih maju, keaktifan KIPP Jakarta juga diperlihatkan selama proses kampanye.
"Misalnya, mengkritisi janji-janji kampanye, ikut kampanye, ikut mengerahkan massa, jadi tim pemenangan, dan menjadi anggota pemantau Pemilu," urainya.
Menurut dia, angka partisipasi masyarakat pada momen Pemilu tidak hanya dilihat dari tingginya jumlah pemilih yang hadir menggunakan hak suara di TPS. Namun juga diukur dari tingkat kesadaran masyarakat serta keterlibatan aktif dalam seluruh tahapan Pemilu.
"Jika hanya diukur dari kedatangan pemilih ke TPS bisa saja lantaran dimobilisasi. Sehingga ketika sampai TPS tidak kenal siapa yang harus dipilih," imbuhnya.
Girindra menerangkan, kegiatan KIPP Jakarta dalam pelatihan pemantauan Pemilu bersifat sukarela dari warga negara, khususnya kaum muda yang ingin ambil bagian aktif dalam proses pemilihan penguasa.
Pada dasarnya partisipasi masyarakat dalam pemantauan penyelenggaraan Pemilu 2019 dapat terwujud sebagai partisipasi formal yang dijalankan melalui organisasi-organisasi pemantau Pemilu yang telah memperoleh akreditasi dari Bawaslu.
Satu lagi partisipasi ekstra formal yang merupakan kegiatan kelompok-kelompok masyarakat atau ormas /LSM di luar akreditasi Bawaslu dalam memonitor proses-proses elektoral.
"KIPP Jakarta termasuk wujud dari partisipasi formal sekelompok atau organisasi kemasyarakatan yang peduli terhadap proses pelaksanaan Pemilu serentak 2019, agar berjalan Jujur, adil, damai, dan demokratis," jelas peneliti Seven Strategic Studies ini.
Sejauh ini, masih kata Girindra, KIPP Jakarta sudah melakukan pelatihan relawan-relawannya dalam empat sesi dengan tema yang berbeda-beda.
[wid]
