Berita

Brigjen Dedi Prasetyo/Net

Hukum

Polisi Dalami Pengakuan Liga 1 Indonesia Banyak Diatur Mafia

SABTU, 23 FEBRUARI 2019 | 08:54 WIB | LAPORAN: IDHAM ANHARI

. Saat tayangan Mata Najwa di salah satu televisi nasional, terungkap bahwa pertandingan Liga 1 Indonesia banyak diatur oleh mafia sepak bola.

Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo menyampaikan, pada prinsipnya Satuan Tugas (Satgas) Anti Mafia Bola Polri bakal menindaklanjuti pernyataan tersebut sebagai petunjuk pengungkapan kasus mafia bola.

"Semua yang menjadi petunjuk akan kita tindaklanjuti," kata Dedi di Mabes Polri, Jakarta, Jumat (22/2).


Selain itu, tambah Dedi, pertanyaan yang diungkap oleh perangkat pertandingan yang disamarkan nama dan wajahnya itu bakal menjadi bahan pendalaman untuk kemudian dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP).

"Pasti akan kita dalami. Ya tidak menutup kemungkinan siapa-siapa yang bicara dalam acara itu akan dituangkan di BAP," jelasnya.

Sebelumnya, pada program acara Mata Najwa episode PSSI Bisa Apa Jilid 4, perangkat pertandingan yang jadi narasumber mengungkap banyak hasil laga Liga 1 2018 sudah diatur. Narsum itu mengatakan semua laga Liga 1 2018 sudah diatur dan melibatkan klub-klub besar.

"Banyak hasil laga Liga 1 2018 sudah diatur meski sejumlah klub tak sedang bermain," kata sang narasumber seperti dikutip dari rekaman acara Mata Najwa.

Nara sumber itu menuturkan laga Arema FC kontra Borneo FC, Borneo FC versus PSM Makassar, dan Bali United melawan Persela Lamongan termasuk yang sudah diatur.

"Arema FC versus Borneo di Liga 1 2018, sosok berinisial IB memerintahkan wasit buat memenangkan Arema. Imbalannya Rp 20 sampai Rp 25 juta," katanya.

"Begitu pula dengan laga Borneo FC melawan PSM Makassar. Sosok Exco PSSI berinisial YN mengatur supaya Borneo menang. Imbalannya Rp 70 juta. Tapi, waktu itu justru PSM yang menang," paparnya.

"Saat Bali United menghadapi Persela Lamongan, YT yang mengatur supaya Bali United menang dengan imbalan Rp 40 juta," lanjutnya. [rus]

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Pemerintah Hadirkan Tsunami Ekonomi Kelas Menengah

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:14

KPK Panggil 10 Saksi dalam Kasus Gratifikasi IUP Kutai Kartanegara

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:06

ASII Siapkan Hingga 100 Juta Saham untuk Program MSOP

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:04

Segera Matangkan Regulasi Kebijakan Ekspor Satu Pintu

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:59

BrahMos Masuk Indonesia, Pemerintah Perlu Hitung Ulang Prioritas Anggaran

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:57

Pangdam Mandala Trikora Buka Suara di Tengah Isu Kasus Mama Sinta

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:48

Menhub Dipanggil Prabowo ke Istana, Bahas TBA Tiket Pesawat?

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:41

Model Fitri Assiddikki Dipanggil KPK terkait Korupsi CSR BI

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:41

Lahan 2,4 Hektare Bekas BPSDM akan Disulap jadi Pusat Bisnis

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:38

Kenaikan Pertamax Berpotensi Jadi Bumerang bagi Pemerintah

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:30

Selengkapnya