Berita

Ahmad Sahroni/Net

Hukum

Bongkar Dana Mafia Bola Hingga Ke Akar-Akarnya!

SABTU, 23 FEBRUARI 2019 | 01:33 WIB

Penegakan hukum terhadap kasus mafia bola menjadi momentum membenahi persepakbolaan tanah air. Karenanya, Satuan Tugas (Satgas) Antimafia Bola diminta untuk menelusuri dan mengungkap aliran dana kasus mafia bola hingga ke akar-akarnya.

"Ini momentum baik untuk memberangus mafia-mafia itu. Puluhan tahun persepakbolaan kita jalan di tempat karena keserakahan sekelompok orang," kata anggota Komisi Hukum DPR Ahmad Sahroni, Jumat (22/2).

Sahroni mengapresiasi kinerja Satgas Antimafia Bola. Dua bulan sejak dibentuk Satgas yang dipimpin Brigjen Hendro Pandowo itu menerima 500 laporan dan menetapkan 15 tersangka pengaturan skor, termasuk Plt Ketua Umum PSSI Joko Driyono.


Sahroni menengarai jejaring mafia bola yang selama ini bermain di tanah air bekerja secara sistemik dengan dukungan oknum-oknum di lingkungan PSSI.

"Logikanya mafia-mafia bola itu tidak bisa beraksi tanpa ada 'restu' dari oknum-oknum PSSI, entah di level daerah maupun pusat," tuturnya.

Oleh karenanya Sahroni mendesak Satgas Anti Mafia Bola menjangkau semua pihak yang terlibat. Penegakan hukum menurut dia juga harus mempertimbangkan rasa keadilan dari ratusan juta pencinta sepakbola tanah air, mengingat olahraga kulit bundar paling digandrungi masyarakat Indonesia.

Hal itu tergambar dari fanatisme rakyat Indonesia terhadap tim nasionalnya yang tak pernah pupus mendukung dan berharap menghadirkan prestasi.

"Bayangkan doa dan harapan ratusan juta penduduk itu selalu dipupus oleh mafia-mafia yang tidak bertanggungjawab. Rasa keadilan masyarakat itu harus menjadi pelecut penegak hukum menuntaskan kasus ini," ucap politisi NasDem yang kembali menjadi Caleg dari Dapil Jakarta III ini.[dem]

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Pemerintah Hadirkan Tsunami Ekonomi Kelas Menengah

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:14

KPK Panggil 10 Saksi dalam Kasus Gratifikasi IUP Kutai Kartanegara

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:06

ASII Siapkan Hingga 100 Juta Saham untuk Program MSOP

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:04

Segera Matangkan Regulasi Kebijakan Ekspor Satu Pintu

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:59

BrahMos Masuk Indonesia, Pemerintah Perlu Hitung Ulang Prioritas Anggaran

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:57

Pangdam Mandala Trikora Buka Suara di Tengah Isu Kasus Mama Sinta

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:48

Menhub Dipanggil Prabowo ke Istana, Bahas TBA Tiket Pesawat?

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:41

Model Fitri Assiddikki Dipanggil KPK terkait Korupsi CSR BI

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:41

Lahan 2,4 Hektare Bekas BPSDM akan Disulap jadi Pusat Bisnis

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:38

Kenaikan Pertamax Berpotensi Jadi Bumerang bagi Pemerintah

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:30

Selengkapnya