Berita

Politisi PDIP Effendi Simbolon/RMOL

Politik

PDIP: Silakan Bentuk Pansus Freeport Kalau Dirasa Belum Jelas

JUMAT, 22 FEBRUARI 2019 | 18:38 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

. Beberapa waktu lalu, pihak oposisi melalui fraksi-fraksinya di Komisi VII DPR mengusulkan untuk membentuk Pansus Divestasi Freeport guna menelusuri permainan di balik layar dalam proses tersebut.

Baru-baru ini, Direktur Debat dan Materi BPN Prabowo-Sandi, Sudirman Said mengungkap adanya pertemuan rahasia antara Presiden Joko Widodo dengan Bos Freeport James Moffet di bulan Oktober 2015.

Alhasil pernyataan itu makin meyakinkan publik bahwa ada skandal besar di balik proses divestasi saham Freeport yang bermula dari adanya pertemuan rahasia tersebut.


"Ya kalau masih ada yang diragukan dalam perjanjian yang ditandatangani kemarin ya bisa saja dibuat (Pansus). Ada pokja atau pansus atau dalam lingkup komisi juga bisa dilakukan kalau memang masih dirasakan ada yang belum jelas," kata politisi PDIP Effendi Simbolon di Komplek DPR, Jakarta, Jumat (22/2).

Hal itu mengingat perlunya keterbukaan publik biar jelas serta tidak ada yang ditutup-tutupi. Menurut dia, ucapan Sudirman Said ada tendensi yang menyudutkan Presiden Jokowi.

"Kalau masih diperlukan soal verifikasi ya silakan saja dibentuk pansus atau panja atau apapun untuk dilakukan audit," tegas anggota DPR ini.

Namun menurut Effendi, proses divestasi saham 51 persen itu sudah clear. Dan hal itu menjadi bentuk keberhasilan pemerintahan Jokowi.

"Tapi sejauh ini kan enggak ada yang harus dipertanyakan lagi, bahwa ini sudah terjadi pengalihan saham dalam bentuk kita membeli dengan jumlah nilai total sekarang 51 persen dan memang ada turunan yang belum terbuka, kalau masih ada yang perlu dibuka jelas silakan saja bentuk pansus," pungkasnya. [rus]

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Gugatan Denny Indrayana Sia-sia, cuma Bikin Gaduh

Sabtu, 26 September 2026 | 02:36

Silfester Langsung Dicopot dari Jabatan Komisaris Independen Anak Usaha Pelindo

Kamis, 24 September 2026 | 20:07

UPDATE

Jenderal Dedi Langsung Tancap Gas Siapkan Struktur Organisasi BRAN

Jumat, 02 Oktober 2026 | 01:43

Insentif SPPG Dipangkas, Wamenkeu Senang MBG Terus Lakukan Reformasi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 01:15

Putra Pandeglang jadi Kapolri, Sejarah Baru bagi Banten!

Jumat, 02 Oktober 2026 | 00:43

Dana Kopdes Rp37 Triliun Sudah di Himbara, Tapi Masih Dikunci Kemenkeu

Jumat, 02 Oktober 2026 | 00:20

Bupati Gowa Tidak Ditahan Usai Diperiksa sebagai Tersangka, Ini Sebabnya

Kamis, 01 Oktober 2026 | 23:18

Muhadjir Effendy Menyesal Tak Bisa Maksimal Dongkrak Kesejahteraan Guru

Kamis, 01 Oktober 2026 | 22:33

Kasus Alpriado Osmond Diputus PN Tangerang, Hak Asuh Anak Dimenangkan Ibu

Kamis, 01 Oktober 2026 | 22:06

Saatnya Mahasiswa Kritisi Sistem Dominasi "Fraksi" di Parlemen

Kamis, 01 Oktober 2026 | 21:42

Pertamina Patra Niaga Salurkan LPG 3 Kg ke 958 Kopdes Merah Putih

Kamis, 01 Oktober 2026 | 21:31

Asesmen jadi Fondasi Pembinaan Warga Binaan Lapas Cianjur

Kamis, 01 Oktober 2026 | 21:03

Selengkapnya