Berita

Politisi PDIP Effendi Simbolon/RMOL

Politik

PDIP: Silakan Bentuk Pansus Freeport Kalau Dirasa Belum Jelas

JUMAT, 22 FEBRUARI 2019 | 18:38 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

. Beberapa waktu lalu, pihak oposisi melalui fraksi-fraksinya di Komisi VII DPR mengusulkan untuk membentuk Pansus Divestasi Freeport guna menelusuri permainan di balik layar dalam proses tersebut.

Baru-baru ini, Direktur Debat dan Materi BPN Prabowo-Sandi, Sudirman Said mengungkap adanya pertemuan rahasia antara Presiden Joko Widodo dengan Bos Freeport James Moffet di bulan Oktober 2015.

Alhasil pernyataan itu makin meyakinkan publik bahwa ada skandal besar di balik proses divestasi saham Freeport yang bermula dari adanya pertemuan rahasia tersebut.

"Ya kalau masih ada yang diragukan dalam perjanjian yang ditandatangani kemarin ya bisa saja dibuat (Pansus). Ada pokja atau pansus atau dalam lingkup komisi juga bisa dilakukan kalau memang masih dirasakan ada yang belum jelas," kata politisi PDIP Effendi Simbolon di Komplek DPR, Jakarta, Jumat (22/2).

Hal itu mengingat perlunya keterbukaan publik biar jelas serta tidak ada yang ditutup-tutupi. Menurut dia, ucapan Sudirman Said ada tendensi yang menyudutkan Presiden Jokowi.

"Kalau masih diperlukan soal verifikasi ya silakan saja dibentuk pansus atau panja atau apapun untuk dilakukan audit," tegas anggota DPR ini.

Namun menurut Effendi, proses divestasi saham 51 persen itu sudah clear. Dan hal itu menjadi bentuk keberhasilan pemerintahan Jokowi.

"Tapi sejauh ini kan enggak ada yang harus dipertanyakan lagi, bahwa ini sudah terjadi pengalihan saham dalam bentuk kita membeli dengan jumlah nilai total sekarang 51 persen dan memang ada turunan yang belum terbuka, kalau masih ada yang perlu dibuka jelas silakan saja bentuk pansus," pungkasnya. [rus]

Populer

KPK Ancam Pidana Dokter RSUD Sidoarjo Barat kalau Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

Jumat, 19 April 2024 | 19:58

Pendapatan Telkom Rp9 T dari "Telepon Tidur" Patut Dicurigai

Rabu, 24 April 2024 | 02:12

Megawati Bermanuver Menipu Rakyat soal Amicus Curiae

Kamis, 18 April 2024 | 05:35

Sekda Jabar akan Tindak Pelaku Pungli di Masjid Raya Al Jabbar

Rabu, 17 April 2024 | 03:41

Diungkap Pj Gubernur, Persoalan di Masjid Al Jabbar Bukan cuma Pungli

Jumat, 19 April 2024 | 05:01

Bey Machmudin: Prioritas Penjabat Adalah Kepentingan Rakyat

Sabtu, 20 April 2024 | 19:53

Pj Gubernur Ingin Sumedang Kembali jadi Paradijs van Java

Selasa, 23 April 2024 | 12:42

UPDATE

Samsung Solve for Tomorrow 2024, Momentum untuk Dorong Peningkatan Literasi Digital

Sabtu, 27 April 2024 | 11:48

Paguyuban Warung Madura: Harusnya Kami Dilindungi Bukan Diberangus!

Sabtu, 27 April 2024 | 11:36

PIS Sukses Tekan Emisi 25,4 Ribu Ton Setara CO2

Sabtu, 27 April 2024 | 11:18

Sam Altman hingga Sundar Pichai Gabung Dewan Keamanan AI Amerika Serikat

Sabtu, 27 April 2024 | 10:59

OASA Perkuat Modal di Anak Usaha Rp69 Miliar

Sabtu, 27 April 2024 | 10:41

Ilham Bintang: Prabowo Siap-Siap Beli Obat Anti Resah

Sabtu, 27 April 2024 | 10:37

Induk Perusahaan Google Bagi-bagi Dividen untuk Pertama Kali

Sabtu, 27 April 2024 | 10:29

KPU Sewa 8 Kantor Hukum Hadapi Perselisihan Pileg 2024

Sabtu, 27 April 2024 | 10:20

Blinken: Amerika Tidak Bermaksud Menghambat Tiongkok Lewat Pembatasan Ekspor Chip

Sabtu, 27 April 2024 | 10:18

Realisasi Anggaran untuk IKN Capai Rp4,3 Triliun per April 2024

Sabtu, 27 April 2024 | 10:02

Selengkapnya