Berita

Massa aksi KPPAN/Net

Hukum

Tak Kunjung Minta Maaf, Masyarakat Papua Akan Evaluasi Agus Rahardjo Cs

KAMIS, 21 FEBRUARI 2019 | 17:39 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

. Aksi protes dugaan kriminalisasi KPK terhadap Gubernur Papua Lukas Enembe kembali bergulir. Kini, giliran massa yang tergabung dalam Komite Pemuda Peduli Adat Nusantara (KPPAN) memadati halaman gedung KPK di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (21/2).

Aksi ini sebagai upaya masyarakat Papua mendukung penuh Gubernur Lukas Enembe yang merupakan kepala adat di Papua lantaran diduga dikiriminalisasi oleh lembaga antirasuah.

"Kami mendukung masyarakat adat di Papua yang memberikan denda ke KPK sebesar Rp 10 triliun," kata koordinator aksi KPPN, Mare.


Mereka menilai apa yang dilakukan KPK terkesan memaksakan kehendak. Hal ini ditandai dengan ketidakprofesionalan penyidiknya yang bergerak asal-asalan di lapangan.

"Kalau itu OTT benar maka pasti ada yang ditangkap, tetapi ini bukan OTT tetapi dugaan kuat karena ada muatan politik," ujar Mare.

Dalam waktu dekat pihaknya akan melakukan evaluasi akbar terhadap KPK. Hasil evaluasi akan disampaikan secara terbuka guna menjadi landasan mengganti jajaran pimpinan KPK Agus Rahardjo Cs.

"Kalau KPK masih belum meminta maaf, maka kami akan melakukan evaluasi terbuka. Dan bersama publik akan mendesak agar Agus Rahardjo Cs diganti," pungkas Mare.

Di sela-sela aksi, massa yang mengenakan topeng Lukas Enembe melakukan aksi bakar ban sebagai wujud kekecewaan terhadap KPK yang tak kunjung minta maaf. [rus]

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Pemerintah Hadirkan Tsunami Ekonomi Kelas Menengah

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:14

KPK Panggil 10 Saksi dalam Kasus Gratifikasi IUP Kutai Kartanegara

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:06

ASII Siapkan Hingga 100 Juta Saham untuk Program MSOP

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:04

Segera Matangkan Regulasi Kebijakan Ekspor Satu Pintu

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:59

BrahMos Masuk Indonesia, Pemerintah Perlu Hitung Ulang Prioritas Anggaran

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:57

Pangdam Mandala Trikora Buka Suara di Tengah Isu Kasus Mama Sinta

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:48

Menhub Dipanggil Prabowo ke Istana, Bahas TBA Tiket Pesawat?

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:41

Model Fitri Assiddikki Dipanggil KPK terkait Korupsi CSR BI

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:41

Lahan 2,4 Hektare Bekas BPSDM akan Disulap jadi Pusat Bisnis

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:38

Kenaikan Pertamax Berpotensi Jadi Bumerang bagi Pemerintah

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:30

Selengkapnya