Pemerintah saat ini tengah menggenjot peningÂkatan keterampilan SumÂber Daya Manusia (SDM) melalui pendidikan vokasi (penguasaan keahlian teraÂpan tertentu). Langkah ini diyakini bisa menekan jumÂlah kemiskinan dan ketimÂpangan di Indonesia.
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Hanif Dhakiri menerangkan, salah satu peÂnyebab kemiskinan dan ketÂimpangan di Indonesia karÂena banyak SDM miskin skill (keterampilan). "Kenapa orang miskin, karena pendapatan rendah. Kenapa pendapatan rendah karena pendidikan tidak berkualiÂtas. Makanya pemerintah genjot program vokasi," unÂgkap Hanif di Grand Sahid, Jakarta, kemarin.
Dia mengungkapkan, program pendidikan vokasi merupakan salah satu fokus pemerintah. Antara lain dilakukan di pesantren. Pada tahun 2017, pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (KemeÂnaker) sudah membangun 50 BLK (Balai Latihan Kerja) pesantren. 2018, dibangun 75 BLK pesantren. Hasilnya, tingkat kemiskiÂnan telah berhasil ditekan menjadi 9,8 persen.
"Kemiskinan dari double digit jadi single digit yakni 9,8 persen. Ini angka kemiskinan paling rendah dalam sejaÂrah Indonesia. Ketimpangan sosial menurun. Gini ratio 0,41 persen ke 0,38 persen," jelasnya.
Deputi Bidang PemanÂtauan, Evaluasi dan PengenÂdalian Pembangunan KeÂmenterian PPN/Bappenas, Taufik Hanafi mengungÂkapkan, program menekan kemiskinan tidak hanya lewat pendidikan vokasi. Tetapi juga melalui banÂtuan sosial. "Pada tahun ini pemerintah meningkatkan jumlah penyaluran bantuan sosial ke masyarakat," ungkapnya.
Taufik merincikan proÂgram bantuan sosial itu, pertama Program Keluarga Harapan (PHK) yaitu bantuÂan non tunai bersyarat yang diberikan kepada 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM). Kedua, Kartu IndoÂnesia Pintar (KIP) dengan target 20,1 juta anak usia sekolah. Angka ini naik dibandingkan 2018 yang diÂtargetkan sebanyak 19,7 juta penerima. Ketiga, Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), ditargetkan sebanyak 15,6 juta KPMyang dilaksanaÂkan berharap ke seluruh kabupaten/kota. Dan, keÂempat, Kartu Indonesia Sehat (KIS) dengan target 96,8 juta jiwa atau 40 persen penduduk berpendapatan terendah.
Selain itu, lanjut Taufik, pemerintah juga telah meÂnyiapkan program guna mempercepat pengurangan kemiskinan melalui dana desa yang diproyeksikan sebesar 4,9 sampai 5,3 persÂen Produk Domestik Bruto (PDB). Kemudian Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan skema subsidi bunga 7 persen melalui 41 penyalur dan 11 perusahaan penjaÂmin. ***
