Kemiskinan Turun Ketimpangan Turun

Pemerintah saat ini tengah menggenjot pening­katan keterampilan Sum­ber Daya Manusia (SDM) melalui pendidikan vokasi (penguasaan keahlian tera­pan tertentu). Langkah ini diyakini bisa menekan jum­lah kemiskinan dan ketim­pangan di Indonesia.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Hanif Dhakiri menerangkan, salah satu pe­nyebab kemiskinan dan ket­impangan di Indonesia kar­ena banyak SDM miskin skill (keterampilan). "Kenapa orang miskin, karena pendapatan rendah. Kenapa pendapatan rendah karena pendidikan tidak berkuali­tas. Makanya pemerintah genjot program vokasi," un­gkap Hanif di Grand Sahid, Jakarta, kemarin.

Dia mengungkapkan, program pendidikan vokasi merupakan salah satu fokus pemerintah. Antara lain dilakukan di pesantren. Pada tahun 2017, pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Keme­naker) sudah membangun 50 BLK (Balai Latihan Kerja) pesantren. 2018, dibangun 75 BLK pesantren. Hasilnya, tingkat kemiski­nan telah berhasil ditekan menjadi 9,8 persen.

"Kemiskinan dari double digit jadi single digit yakni 9,8 persen. Ini angka kemiskinan paling rendah dalam seja­rah Indonesia. Ketimpangan sosial menurun. Gini ratio 0,41 persen ke 0,38 persen," jelasnya.

Deputi Bidang Peman­tauan, Evaluasi dan Pengen­dalian Pembangunan Ke­menterian PPN/Bappenas, Taufik Hanafi mengung­kapkan, program menekan kemiskinan tidak hanya lewat pendidikan vokasi. Tetapi juga melalui ban­tuan sosial. "Pada tahun ini pemerintah meningkatkan jumlah penyaluran bantuan sosial ke masyarakat," ungkapnya.

Taufik merincikan pro­gram bantuan sosial itu, pertama Program Keluarga Harapan (PHK) yaitu bantu­an non tunai bersyarat yang diberikan kepada 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM). Kedua, Kartu Indo­nesia Pintar (KIP) dengan target 20,1 juta anak usia sekolah. Angka ini naik dibandingkan 2018 yang di­targetkan sebanyak 19,7 juta penerima. Ketiga, Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), ditargetkan sebanyak 15,6 juta KPMyang dilaksana­kan berharap ke seluruh kabupaten/kota. Dan, ke­empat, Kartu Indonesia Sehat (KIS) dengan target 96,8 juta jiwa atau 40 persen penduduk berpendapatan terendah.

Selain itu, lanjut Taufik, pemerintah juga telah me­nyiapkan program guna mempercepat pengurangan kemiskinan melalui dana desa yang diproyeksikan sebesar 4,9 sampai 5,3 pers­en Produk Domestik Bruto (PDB). Kemudian Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan skema subsidi bunga 7 persen melalui 41 penyalur dan 11 perusahaan penja­min. ***