Tanpa Infrastruktur, Cita-Cita Ekonomi Maju Cuma Omong Kosong

Pembangunan infrastruktur harus sesuai dengan proses kebijakan atau regulasi. Hukum dan UU yang berlaku juga tidak boleh dikesampingkan oleh pemerintah.

Begitu kata Komunitas Alumni Perguruan Tinggi (KAPT) Jakarta, Jimmy Siswanto menyoroti pembangunan infrastruktur yang dijalankan di era Presiden Joko Widodo. Dia ingin menepis anggapan bahwa pembangunan infrastruktur tersebut dianggap sesuka hati.

“Sebab, pembangunan infrastruktur secara politik kebijakan, perencanaannya diatur dalam UU dan Peraturan Pemerintah. Kalau pembangunan infrastruktur tak dijalankan, maka Jokowi tidak menjalankan amanah UU,” ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi, Kamis (21/2).

Dia mendukung penuh infrastruktur yang sedang dibangun di beberapa daerah. Apalagi, proyek-proyek tersebut juga berpengaruh pada penyerapan tenaga kerja. Dia menaksir sebanyak 3,5 juga rakyat turut terlibat dalam proyek yang dibangun pemerintah.

"Artinya, proyek infrastruktur juga dapat mengurangi jumlah angka pengangguran," tegasnya.

Jimmy yang pada Selasa (19/2) lalu menggelar diskusi bertajuk “Politik Infrastruktur Jokowi, Solusi atau Hambatan Peradaban Indonesia?”, juga berkeyakinan, infrastruktur mampu mewujudkan cita-cita bangsa untuk menjadi kekuatan ekonomi dunia yang disegani dunia.

“Tanpa infrastruktur, hal itu semua cuma omong kosong,” tandas Jimmy. [wid]