Berita

Pakar ekonomi Anthony Budiawan/RMOL

Politik

KEIN Bisanya Hanya Ngomong, Yang Punya Konsep Pembangunan Nasional Bappenas

RABU, 20 FEBRUARI 2019 | 18:35 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

. Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN) yang dibentuk di era pemerintahan Presiden Joko Widodo seakan menjadi tumpang tindih dengan Badan Perancang Pembangunnan Nasional (Bappenas).

Sejak era Bung Karno masih bernama Dewan Perancang Nasional (Depernas), institusi Bappenas memang diprioritaskan untuk mengonsep pola pembangunan nasional yang arahnya adalah mennaiknya pertumbuhan ekonomi nasional.

Dalam diskusi publik bertajuk "Quo Vadis Perencanaan Pembangunan Nasional" yang diselenggarakan di Media Center BPN Prabowo-Sandi, Jakarta, Rabu (20/2), pakar ekonomi Anthony Budiawan menilai agar fungsi Bappenas diperkuat.


"Begini, itu ada secara basic yang benar karena mereka (Bappenas) yang memiliki model pembangunan jadi mereka ada asumsinya. Lalu asumsi itu dimasukan lalu keluarlah pembangunan atau pertumbuhan ekonomi kita berapa," kata Anthony.

Sambung dia, Presiden Jokowi saat ini lebih banyak cenderung menyusun pola pembangunan berdasarkan kajian dari KEIN. Anthony menegaskan bahwa tidak memiliki parameter yang jelas.

"Jadi dalam menyusun itu enggak bisa sembarangan, perlu ada ekonometri. Di Bappenas gunakan parameter itu. Nah dalam KEIN ini tidak mungkin bisa, orang dia cuma ngomong saja kok, enggak ada idenya," tegas Anthony.

Maka dari itu, dia mencontohkan kondisi saat ini di mana pertumbuhan ekonomi tidak meningkat alias stagnan. Ke depan jika kondisinya begini terus, dia memprediksi perekonomian nasional makin jauh terpuruk.

"Ini kita melihat sekarang di 5,1 persen. Ini kalau didiamkan, kita punya ekonomi akan jauh terpuruk, akan suram sekali untuk jangka waktu panjang," pungkas Anthony. [rus]

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Desak Tito Mundur, Faizal Assegaf: Dia Lingkar Inti Jokowi

Minggu, 08 November 2026 | 19:45

Kasus Ijazah Jokowi Mirip Pembunuhan Brigadir Yosua

Minggu, 08 November 2026 | 02:04

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

UPDATE

Tok! BI Naikkan Suku Bunga ke Level 6 Persen

Rabu, 18 November 2026 | 14:33

Kepemimpinan Baru IKA-PMII, Juri Ardiantoro Tekankan Kerja Strategis dan Berdampak

Rabu, 18 November 2026 | 14:29

KPK Panggil Direktur Anak Usaha PT Intiland Development Tbk di Kasus Bea Cukai

Rabu, 18 November 2026 | 14:18

Raih Penghargaan AMH 2026, Kemenag Perkuat Layanan Informasi Digital

Rabu, 18 November 2026 | 14:13

Biaya Admin BCA Naik Mulai Januari 2027, Simak Daftar Tarif Baru Seluruh Jenis Kartu

Rabu, 18 November 2026 | 14:03

Komisi IV DPR Tolak Pemindahan Badak Jawa dari Banten!

Rabu, 18 November 2026 | 13:50

Fenomena Parpol Kompak Tak Usulkan Cawapres Jadi Sorotan

Rabu, 18 November 2026 | 13:43

Dasco Pimpin Rapat Pengambilan Keputusan Tingkat I RUU Perampasan Aset

Rabu, 18 November 2026 | 13:39

3.404 Jembatan Garuda Selesai Dibangun, TNI AD Kebut Sisa Target 2026

Rabu, 18 November 2026 | 13:24

Investasi Harus Aman, Aspirasi Tetap Dalam Koridor Hukum

Rabu, 18 November 2026 | 13:23

Selengkapnya