Berita

Prabowo jenguk Ahmad Dhani/Net

Politik

Kunjungi Ahmad Dhani, Prabowo: Ini Mungkin Intimidasi Politik

SELASA, 19 FEBRUARI 2019 | 16:56 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Calon Presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto menjenguk musisi ternama Indonesia Ahmad Dhani di Lapas Kelas I Surabaya, Jalan Medaeng Sidoarjo, Jawa Timur,  Selasa (19/2).

Dia datang untuk memberikan dukungan dan semangat kepada Ahmad Dhani agar kuat menjalani proses hukum.

Prabowo yang mengenakan seragam safari cokelat datang bersama dengan Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Sugiono, dan Ketua DPD Partai Gerindra Jawa Timur Soepriyatno.


Mereka disambut oleh kuasa hukum Ahmad Dhani, yakni Aldwin Rahardian. Bersama Ahmad Dhani, mereka pun berbincang santai di ruang pengunjung lapas.

Usai bertemu dengan Ahmad Dhani yang juga merupakan calon anggota legislatif DPR RI dari Partai Gerindra, Prabowo memberikan keterangan kepada awak media. Dia menjelaskan bahwa proses hukum yang diberikan kepada pentolan Dewa 19 itu sangat berbau politik dan jauh dari rasa keadilan.

"Ketidakbenaran hukum ini menurut saya ini akan dicatat oleh sejarah, ini menurut saya abuse of power. Ini adalah mungkin dendam politik atau intimidasi politik," ungkap Prabowo kepada para awak media di Lapas Kelas I Surabaya, Jalan Medaeng Sidoarjo, Jawa Timur,  Selasa (19/2).

Ketua Umum DPP Partai Gerindra itu menegaskan bahwa pihaknya akan terus berjuang menyelesaikan proses hukum yang tengah dijalani oleh Ahmad Dhani. Ia juga menegaskan bahwa ketidakadilan hukum yang terjadi pada saat ini akan selalu dicatat oleh sejarah.

"Jadi saya sudah bicara dengan ahli hukum, kita sedang berjuang untuk menjalankan proses hukum, tapi yang penting ini direkam oleh sejarah dan sejarah tidak setahun atau dua tahun tapi sejarah itu ratusan tahun dan akan tetap tercatat," sambungnya.

Lebih jauh dia berharap, agar para penegak hukum di Indonesia selalu menjunjung tinggi rasa keadilan untuk dapat diberikan kepada seluruh rakyat Indonesia. Sebab, jika hukum hanya dijadikan alat untuk kepentingan politik maka Indonesia sebagai sebuah negara akan rusak.

"Dan yang terpenting para penegak hukum untuk benar-benar menjunjung tinggi hukum karena hukum adalah sakral dan sangat penting dan tanpa hukum negara kita bisa rusak," tandasnya. [ian]

Populer

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Gugatan Denny Indrayana Sia-sia, cuma Bikin Gaduh

Sabtu, 26 September 2026 | 02:36

Silfester Langsung Dicopot dari Jabatan Komisaris Independen Anak Usaha Pelindo

Kamis, 24 September 2026 | 20:07

Prabowo Diminta Tindak Tegas Kelompok yang Masih Persoalkan Hasil Pilpres 2024

Selasa, 22 September 2026 | 23:16

DPRD DKI Bakal Panggil Dishub Buntut Tarif Valet Tembus Rp250 Ribu

Minggu, 27 September 2026 | 14:20

UPDATE

Nasib Pengalihan Utang Whoosh Tak Jelas, Ini Penjelasan Wamenkeu

Jumat, 02 Oktober 2026 | 22:20

Ombudsman Soroti Masa Sanggah Data Rumah Rusak Gempa NTT Terlalu Singkat

Jumat, 02 Oktober 2026 | 21:55

KPK Dalami Pengurusan HGB PT Bela Parahiyangan hingga ke Pusat

Jumat, 02 Oktober 2026 | 21:36

Rafyq Pandjaitan Terpilih Ketua KWP, Ariawan Titip Pesan Ini

Jumat, 02 Oktober 2026 | 20:50

KBRI Singapura Tak Punya Dokumen Pendidikan Gibran

Jumat, 02 Oktober 2026 | 20:20

Jenderal Sigit jadi Bidak Benteng dalam Catur Pemerintahan Prabowo

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:57

Hatta Rajasa Pastikan Wantimpres Beri Nasihat Berkualitas untuk Presiden

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:44

Kapolri Berganti, Jenderal Sigit Serahkan Panji Tribrata ke Jenderal Suyudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:40

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Bersama UI, Peradi Profesional Bidik Pendidikan Advokat Lebih Berkualitas

Jumat, 02 Oktober 2026 | 18:51

Selengkapnya