Berita

Ilustrasi/Net

Politik

Kebijakan Jokowi Membahayakan Kedaulatan Pangan

SELASA, 19 FEBRUARI 2019 | 05:19 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Calon petahana Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mengampanyekan prestasi menyesatkan selama empat tahun pemerintahannya dalam Debat Pilpres 2019 putaran kedua.

"Penyesatan data ekonomi terutama pangan dan pertanian oleh Jokowi merupakan kebohongan publik yang mungkin baginya rakyat pedesaan bisa terkecoh, terpukau dan percaya," ujar pengamat pangan Wibisono kepada Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (19/2).
 
Dari pernyataan Jokowi dalam debat semakin memperlihatkan bahwa kebijakan impor pangan akan tetap dilakukan di era pemerintahannya mendatang dengan alasan menstabilkan harga.


"Ini sangat membahayakan bagi kedalautan pangan rakyat. Jokowi keliru bahwa tugas yang diemban pemerintah tidak hanya stabilisasi harga tapi juga perlindungan pada petani, menyerap hasil panen gabah dan gula petani untuk menyanggah stok nasional dalam rangka stabilisasi harga untuk melindungi konsumen," papar Wibisono.

Menurutnya, Jokowi menyampaikan beberapa penyesatan data yang melenceng jauh pada seperti angka impor jagung pada 2018 hanya 180 ribu ton.

"Padahal data akuratnya menunjukkan impor jagung semester satu mencapai 331 ribu ton. Sehingga total impor jagung 2018 mencapai 737.228 ton," kata Wibisono.

Selanjutnya, total produksi beras tahun 2018 sebesar 33 juta ton dan total konsumsi 29 juta ton. Padahal data yang benar adalah data konsumsi beras nasional 2018 sebesar 33 juta ton dan data produksi plus impor 46,5 juta ton.

"Katanya surplus mencapai 3,5 juta ton tetapi kenapa 2018 ada impor beras 2,5 juta ton," tanya Wibisono.

Selain itu, Jokowi menyatakan bahwa kebijakan impor untuk cadangan pangan, padahal mengalami over stok dan impor dilakuakn saat petani panen. Tentunya itu memukul harga gabah dan gula di tingkat produsen dan menumpuk gula lokal di gudang Bulog.

"Tidak patut seorang presiden mengampanyekan data tak akurat kepada rakyat. Apalagi disampaikan dengan mimik tanpa dosa, ini sangat menyesatkan. Prinsip penting yang harus dimiliki adalah kejujuran seorang pemimpin," demikian Wibisono. [wah]

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Buyback Emas Antam Meroket Rp55.000, Satu Gram Dibanderol Rp2,45 Juta

Jumat, 12 Juni 2026 | 09:57

Harga Minyak Dunia Merosot Imbas Keputusan Trump

Jumat, 12 Juni 2026 | 09:56

IHSG Terbang 1,6 Persen Menuju 6.000, Rupiah Ikut Menguat

Jumat, 12 Juni 2026 | 09:44

PKS: Koalisi Prabowo Akan Tetap Konstruktif Jaga Persatuan Bangsa

Jumat, 12 Juni 2026 | 09:40

Pengusaha Heri Black Dicecar KPK soal Kontainer Berisi Sparepart di Pelabuhan Tanjung Emas

Jumat, 12 Juni 2026 | 09:29

10 Kader Ramaikan Bursa Caketum PB SEMMI di Kongres IX Banten

Jumat, 12 Juni 2026 | 09:17

Berkas Lengkap, Mantan Ketua Ombudsman Hery Susanto Segera Disidang

Jumat, 12 Juni 2026 | 09:08

Korea Pimpin Reli Bursa Asia

Jumat, 12 Juni 2026 | 08:54

Galeri 24 Dorong Literasi Investasi Emas Masyarakat di Jakarta Fair 2026

Jumat, 12 Juni 2026 | 08:47

Manfaatkan Program Nikah Massal dan One Stop Nikah Solution dari Kemenag, Daftar Sekarang!

Jumat, 12 Juni 2026 | 08:43

Selengkapnya