Berita

Ilustrasi/Net

Politik

Kebijakan Jokowi Membahayakan Kedaulatan Pangan

SELASA, 19 FEBRUARI 2019 | 05:19 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Calon petahana Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mengampanyekan prestasi menyesatkan selama empat tahun pemerintahannya dalam Debat Pilpres 2019 putaran kedua.

"Penyesatan data ekonomi terutama pangan dan pertanian oleh Jokowi merupakan kebohongan publik yang mungkin baginya rakyat pedesaan bisa terkecoh, terpukau dan percaya," ujar pengamat pangan Wibisono kepada Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (19/2).
 
Dari pernyataan Jokowi dalam debat semakin memperlihatkan bahwa kebijakan impor pangan akan tetap dilakukan di era pemerintahannya mendatang dengan alasan menstabilkan harga.


"Ini sangat membahayakan bagi kedalautan pangan rakyat. Jokowi keliru bahwa tugas yang diemban pemerintah tidak hanya stabilisasi harga tapi juga perlindungan pada petani, menyerap hasil panen gabah dan gula petani untuk menyanggah stok nasional dalam rangka stabilisasi harga untuk melindungi konsumen," papar Wibisono.

Menurutnya, Jokowi menyampaikan beberapa penyesatan data yang melenceng jauh pada seperti angka impor jagung pada 2018 hanya 180 ribu ton.

"Padahal data akuratnya menunjukkan impor jagung semester satu mencapai 331 ribu ton. Sehingga total impor jagung 2018 mencapai 737.228 ton," kata Wibisono.

Selanjutnya, total produksi beras tahun 2018 sebesar 33 juta ton dan total konsumsi 29 juta ton. Padahal data yang benar adalah data konsumsi beras nasional 2018 sebesar 33 juta ton dan data produksi plus impor 46,5 juta ton.

"Katanya surplus mencapai 3,5 juta ton tetapi kenapa 2018 ada impor beras 2,5 juta ton," tanya Wibisono.

Selain itu, Jokowi menyatakan bahwa kebijakan impor untuk cadangan pangan, padahal mengalami over stok dan impor dilakuakn saat petani panen. Tentunya itu memukul harga gabah dan gula di tingkat produsen dan menumpuk gula lokal di gudang Bulog.

"Tidak patut seorang presiden mengampanyekan data tak akurat kepada rakyat. Apalagi disampaikan dengan mimik tanpa dosa, ini sangat menyesatkan. Prinsip penting yang harus dimiliki adalah kejujuran seorang pemimpin," demikian Wibisono. [wah]

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

UPDATE

JK Bukan Pelaku Penista Agama

Rabu, 22 April 2026 | 04:11

Gaya Koruptor Sorong Beda dengan Indonesia Barat

Rabu, 22 April 2026 | 03:37

GoSend Rilis Fitur Kode Terima Paket

Rabu, 22 April 2026 | 03:13

Disita Aset Rp2 Miliar dari Safe Deposit Box Pejabat Bea Cukai

Rabu, 22 April 2026 | 03:00

Rano Tekankan Integritas CPNS Menuju Jakarta Kota Global

Rabu, 22 April 2026 | 02:24

Pegawai BUMN Dituntut Tangkal Narasi Negatif terhadap Pemerintah

Rabu, 22 April 2026 | 02:09

Ibrahim Arief Merasa Jadi Kambing Hitam Kasus Chromebook

Rabu, 22 April 2026 | 02:00

Keluarga Nadiem Adukan Dugaan Kejanggalan Kasus Chromebook ke DPR

Rabu, 22 April 2026 | 01:22

Fahira Idris: Perempuan Jadi Tumpuan Indonesia Maju 2045

Rabu, 22 April 2026 | 01:07

Dony Oskaria: Swasembada Pangan Nyata Bukan Hoaks

Rabu, 22 April 2026 | 01:03

Selengkapnya