Berita

Ilustrasi/Net

Politik

Kebijakan Jokowi Membahayakan Kedaulatan Pangan

SELASA, 19 FEBRUARI 2019 | 05:19 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Calon petahana Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mengampanyekan prestasi menyesatkan selama empat tahun pemerintahannya dalam Debat Pilpres 2019 putaran kedua.

"Penyesatan data ekonomi terutama pangan dan pertanian oleh Jokowi merupakan kebohongan publik yang mungkin baginya rakyat pedesaan bisa terkecoh, terpukau dan percaya," ujar pengamat pangan Wibisono kepada Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (19/2).
 
Dari pernyataan Jokowi dalam debat semakin memperlihatkan bahwa kebijakan impor pangan akan tetap dilakukan di era pemerintahannya mendatang dengan alasan menstabilkan harga.


"Ini sangat membahayakan bagi kedalautan pangan rakyat. Jokowi keliru bahwa tugas yang diemban pemerintah tidak hanya stabilisasi harga tapi juga perlindungan pada petani, menyerap hasil panen gabah dan gula petani untuk menyanggah stok nasional dalam rangka stabilisasi harga untuk melindungi konsumen," papar Wibisono.

Menurutnya, Jokowi menyampaikan beberapa penyesatan data yang melenceng jauh pada seperti angka impor jagung pada 2018 hanya 180 ribu ton.

"Padahal data akuratnya menunjukkan impor jagung semester satu mencapai 331 ribu ton. Sehingga total impor jagung 2018 mencapai 737.228 ton," kata Wibisono.

Selanjutnya, total produksi beras tahun 2018 sebesar 33 juta ton dan total konsumsi 29 juta ton. Padahal data yang benar adalah data konsumsi beras nasional 2018 sebesar 33 juta ton dan data produksi plus impor 46,5 juta ton.

"Katanya surplus mencapai 3,5 juta ton tetapi kenapa 2018 ada impor beras 2,5 juta ton," tanya Wibisono.

Selain itu, Jokowi menyatakan bahwa kebijakan impor untuk cadangan pangan, padahal mengalami over stok dan impor dilakuakn saat petani panen. Tentunya itu memukul harga gabah dan gula di tingkat produsen dan menumpuk gula lokal di gudang Bulog.

"Tidak patut seorang presiden mengampanyekan data tak akurat kepada rakyat. Apalagi disampaikan dengan mimik tanpa dosa, ini sangat menyesatkan. Prinsip penting yang harus dimiliki adalah kejujuran seorang pemimpin," demikian Wibisono. [wah]

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Desak Tito Mundur, Faizal Assegaf: Dia Lingkar Inti Jokowi

Minggu, 08 November 2026 | 19:45

Kasus Ijazah Jokowi Mirip Pembunuhan Brigadir Yosua

Minggu, 08 November 2026 | 02:04

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

UPDATE

Tok! BI Naikkan Suku Bunga ke Level 6 Persen

Rabu, 18 November 2026 | 14:33

Kepemimpinan Baru IKA-PMII, Juri Ardiantoro Tekankan Kerja Strategis dan Berdampak

Rabu, 18 November 2026 | 14:29

KPK Panggil Direktur Anak Usaha PT Intiland Development Tbk di Kasus Bea Cukai

Rabu, 18 November 2026 | 14:18

Raih Penghargaan AMH 2026, Kemenag Perkuat Layanan Informasi Digital

Rabu, 18 November 2026 | 14:13

Biaya Admin BCA Naik Mulai Januari 2027, Simak Daftar Tarif Baru Seluruh Jenis Kartu

Rabu, 18 November 2026 | 14:03

Komisi IV DPR Tolak Pemindahan Badak Jawa dari Banten!

Rabu, 18 November 2026 | 13:50

Fenomena Parpol Kompak Tak Usulkan Cawapres Jadi Sorotan

Rabu, 18 November 2026 | 13:43

Dasco Pimpin Rapat Pengambilan Keputusan Tingkat I RUU Perampasan Aset

Rabu, 18 November 2026 | 13:39

3.404 Jembatan Garuda Selesai Dibangun, TNI AD Kebut Sisa Target 2026

Rabu, 18 November 2026 | 13:24

Investasi Harus Aman, Aspirasi Tetap Dalam Koridor Hukum

Rabu, 18 November 2026 | 13:23

Selengkapnya