BPK Dukung Pemprov DKI Ambil Alih Pengelolaan Air Dari Swasta

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta telah mengambil alih pengelolaan air bersih yang selama ini dikelola oleh pihak swasta, PT Aetra Jakarta dan PT Palyja. Kini, pengelolaan air bersih di Jakarta diserahkan kepada PAM Jaya.

Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Rizal Djalil mendukung penuh langkah Pemprov DKI Jakarta tersebut. Bahkan BPK siap membantu Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dalam proses pengambilalihan tersebut.

“Sehingga proses pengambilalihan itu menjadi kredibel, akuntabel, dan pengelolaannya," ujarnya dalam seminar ‘Membedah Citarum dari Hulu Sampai ke DKI Jakarta’ di Auditorium BPK, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Pusat, Senin (18/2).

Tidak sampai di situ, BPK berharap pengelolaan air bersih di DKI bisa mencakup seluruh lapisan masyarakat, termasuk untuk warga miskin kota.

"Cakupan air minum di DKI Jakarta semakin luas, semakin mendekati masyarakat marjinal yang memang membutuhkan itu, yang saat ini masih banyaklah masyarakat kita yang belum memperoleh air yang menjadi hak mereka," tambahnya.

Di kesempatan yang sama Anies menjelaskan bahwa pengambilalihan ini menjadi prioritas Pemprov DKI dalam memastikan pemernuhan air bersih untuk warga ibu kota.

"Memastikan pasokan air minum untuk seluruh warga harus menjadi prioritas utama. Ini sebuah berkah tersendiri," kata Anies.

Sementara itu, data yang dihimpun dari PAM saat ini sebanyak 40 persen warga DKI belum merasakan air bersih. Adapun wilayah krisis air bersih ini tersebar di Jakarta Barat di Kamal, Tegal Alur, dan Pegadungan, serta Jakarta Utara di Kamal Muara, Muara Angke dan Muara Baru. [ian]