Berita

Sawit/Net

Politik

Debat Capres Soal Sawit, Belanda Saja Peduli Hutan Larangan

SENIN, 18 FEBRUARI 2019 | 16:06 WIB | LAPORAN: TUAHTA ARIEF

Persoalan perkebunan monokultural sawit tidak hanya menjadi masalah energi masa depan bangsa ini. Tetapi juga menggerus dan menjarah kearifan lokal rimba larangan.

"Semua dijadikan lahan sawit. Adanya lahan hutan yang tersisa dinyatakan sebagai potensi ancaman bagi perkebunan karena jadi sumber hama," kata pengamat lingkungan Universitas Sumatera Utara jaya Arjuna kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin (18/2).

Rimba larangan di Batang Kuis, Sumatera Utara, kata Jaya Arjuna mencontohkan, dulunya memiliki luas 300 Ha.


"Dan di Labuhan batu, seluas 1000 Ha. Kini itu semua punah diganti dengan hamparan batang kelapa sawit," lanjut Jaya Arjuna.

Jaya berharap, dalam debat capres kedua yang digelar malam tadi, Pemerintah hadir dan memberikan perhatian dengan peraturan yang lebih keras terhadap invasi sawit sebagai sebuah tawaran konkret untuk masalah energi masa depan Indonesia.

"Hamparan hutan harus disisakan 300–500 Ha untuk dijaga tetap sebagai hutan perawan. Hutan ini diharapkan dapat menampung hewan yang terpaksa harus pindah karena habitatnya dijadikan areal tanaman monokultur," kata Jaya Arjuna.

Dalam hal ini, lanjut Jaya Arjuna, Belanda lebih manusiawi dengan memberikan kesempatan bagi keberlangsungan ekosistem satwa di hutan.

"Belanda, penguras harta kekayaan negara jajahannya ternyata masih memikirkan kelestarian daya dukung lingkungan. Walau kita menuding Belanda ternyata perilaku baiknya untuk lingkungan tidak mampu kita tiru untuk kebaikan tanah air milik kita sendiri," kata Jaya Arjuna.

"Bila sudah jadi kebun kelapa sawit, tidak ada lagi cerita hewan liar dan tanaman endemik. Penjajah Belanda lebih peduli dengan kelestarian," tanda Jaya Arjuna. [hta]

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

UPDATE

Pledoi Petrus Fatlolon Kritik Logika Hitungan Kerugian Negara

Kamis, 23 April 2026 | 00:02

Tim Emergency Response ANTAM Wakili Indonesia di Ajang Dunia IMRC 2026 di Zambia

Kamis, 23 April 2026 | 00:00

Diungkap Irvian Bobby: Noel Gunakan Kode 3 Meter untuk Minta Rp3 Miliar

Rabu, 22 April 2026 | 23:32

Cipayung Plus Tekankan Etika dan Verifikasi Pemberitaan Media Massa

Rabu, 22 April 2026 | 23:29

Survei TBRC: 84,6 Persen Publik Puas dengan Kinerja Prabowo

Rabu, 22 April 2026 | 23:18

Tagar Kawal Ibam Trending X Jelang Sidang Pledoi

Rabu, 22 April 2026 | 23:00

Dorong Transparansi, YLBHI Diminta Perkuat Akuntabilitas Publik

Rabu, 22 April 2026 | 22:59

Penyelenggaraan IEF 2026 Bantah Narasi Sawit Merusak Lingkungan

Rabu, 22 April 2026 | 22:52

Belanja Ramadan-Lebaran Menguat, Mandiri Kartu Kredit Tumbuh 24,3%

Rabu, 22 April 2026 | 22:32

Terinspirasi Iran, Purbaya Kepikiran Pajaki Kapal yang Lewat Selat Malaka

Rabu, 22 April 2026 | 22:30

Selengkapnya