Berita

Ilustrasi/Net

Nusantara

PT Aquafarm Nusantara Dan Perusahaan Perusak Danau Toba Lain Harus Angkat Kaki

SENIN, 18 FEBRUARI 2019 | 15:43 WIB | LAPORAN: TUAHTA ARIEF

Perusahaan yang melakukan pencemaran di Danau Toba seperti PT Aquafarm Nusantara, PT Japfa, Simalem Resort, PT Allegrindo Nusantara dan PT Toba Pulp Lestari (TPL) harus angkat kaki dari kawasan Danau Toba. Hal ini disampaikan oleh massa yang menamakan diri Aliansi Peduli Danau Toba saat berunjuk rasa ke DPRD Sumatera Utara, Senin (18/2/2019).

Koordinator aksi yang juga merupakan Ketua Horas Bangso Batak, Lamsia Sitompul dalam orasinya mengatakan perusahaan-perusahaan ini membuang limbahnya ke Danau Toba sehingga membuat danau tersebut menjadi rusak karena limbah yang dibuang langsung ke danau.

"Saa ini kualitas air Danau Toba sangat buruk, sangat bau dan tidak layak diminum," teriaknya.


Menurut mereka Pemerintah harus segera mengambil tindakan atas pencemaran lingkungan yang terjadi disana. Kebijakan Presiden Joko Widodo untuk menjadikan Danau Toba sebagai destinasi wisata unggulan tidak akan terwujud jika membiarkan perusahaan-perusahaan tersebut terus beroperasi.

"Karenannya Presiden Jokowi harus mencabut izin mereka, jangan danau toba yang menjadi rusak parah karena menuruti kemauan perusahaan-perusahaan ini," tegasnya.

Selain menyerukan tuntutan untuk mencabut izin operasi, massa juga meminta agar Polda Sumatear Utara mengusut tuntas dan menangkap mafia dan oknum-oknum yang disinyalir terlibat memuluskan aksi perusahaan perusakan lingkungan yang terjadi disana.

"Kami juga meminta Bapak Kapolda Sumatera Utara agar mengungkap dan mengusut sampai tuntas serta menangkap para mafia dan oknum-oknum yang bekerjasama memuluskan kegiatan perusakan lingkungan kawasan pariwisata Danau Toba yang menyebabkan rusaknya ekosistem di kawasan Danau Toba," pungkasnya.[hta]
 



 

Populer

Masih Sibuk di Jogja, Pimpinan KPK Belum Tahu OTT di Lampung Tengah

Selasa, 09 Desember 2025 | 14:21

Pura Jadi Latar Film Porno, Hey Bali: Respons Aparat Dingin

Selasa, 09 Desember 2025 | 21:58

Kebun Sawit Milik POSCO Lebih dari Dua Kali Luas Singapura

Senin, 08 Desember 2025 | 19:12

Mahfud MD soal Bencana Sumatera: Menyuruh Pejabat Mundur Tidak Relevan

Rabu, 10 Desember 2025 | 05:53

Bangun Jembatan Harapan

Minggu, 07 Desember 2025 | 02:46

Distribusi Bantuan di Teluk Bayur

Minggu, 07 Desember 2025 | 04:25

Bahlil Minta Maaf Usai Prank Presiden Prabowo

Selasa, 09 Desember 2025 | 18:00

UPDATE

Wakil Wali Kota Bandung Erwin Ajukan Praperadilan

Kamis, 18 Desember 2025 | 04:05

Prabowo Diminta Ambil Alih Perpol 10/2025

Kamis, 18 Desember 2025 | 04:00

BNPB Kebut Penanganan Bencana di Pedalaman Aceh

Kamis, 18 Desember 2025 | 03:32

Tren Mantan Pejabat Digugat Cerai

Kamis, 18 Desember 2025 | 03:09

KPID DKI Dituntut Kontrol Mental dan Akhlak Penonton Televisi

Kamis, 18 Desember 2025 | 03:01

Periksa Pohon Rawan Tumbang

Kamis, 18 Desember 2025 | 02:40

Dua Oknum Polisi Pengeroyok Mata Elang Dipecat, Empat Demosi

Kamis, 18 Desember 2025 | 02:13

Andi Azwan Cs Diusir dalam Gelar Perkara Khusus Ijazah Jokowi

Kamis, 18 Desember 2025 | 02:01

Walikota Jakbar Iin Mutmainnah Pernah Jadi SPG

Kamis, 18 Desember 2025 | 01:31

Ini Tanggapan Direktur PT SRM soal 15 WN China Serang Prajurit TNI

Kamis, 18 Desember 2025 | 01:09

Selengkapnya