Berita

Joko Widodo/Net

Politik

DEBAT PILPRES

Seperti Yang Sudah-sudah, Jokowi Serang Pribadi Prabowo

SENIN, 18 FEBRUARI 2019 | 09:35 WIB | LAPORAN:

. Pernyataan Calon Presiden petahana Joko Widodo yang mengungkit kekayaan kompetitornya Capres 02 Prabowo Subianto yaitu memiliki Hak Guna Usaha (HGU) atas ratusan ribu hektar lahan di Kalimantan dan Aceh disesalkan.

Ketua DPP Partai Gerindra, Heri Gunawan menilai, langkah Jokowi tersebut sebagai upaya untuk menyerang pribadi lawan. Hal itu menurutnya kerap dipraktikkan Jokowi, utamanya ketika merasa terdesak.

"Jokowi sempat terdesak, akhirnya seperti yang sudah-sudah larinya ke arah pribadi. Biasanya modusnya, pertama ngotot, kedua kalau enggak kuat lalu minta data dan fakta, ketiga kalau merugikan dibilang hoax, keempat kalau enggak kuat juga, laporkan saja ke polisi," sebut Heri Gunawan, Senin (18/2).


Debat kedia Pilpres tadi malam, Prabowo mengatakan kalau jumlah tanah di negeri ini tidak bertambah, sementara jumlah penduduk terus meningkat. Kalau pembagian sertifikat terus dilakukan, maka anak cucu kelak tak akan kebagian tanah.

Tidak terima dengan itu, Jokowi pun menyerang dengan mengatakan, pihaknya mengetahui kalau Prabowo memiliki tanah seluas 220 ribu hektare di Kalimantan Timur dan 120 ribu hektare di Aceh Tengah. Jokowi memastikan pembagian seperti itu tidak pernah terjadi pada pemerintahannya.

Lalu, Prabowo menegaskan ratusan ribu hektare tanah itu hanyalah HGU. Makanya tanah itu sepenuhnya masih milik negara. Kapanpun negara ingin mengambil dia rela untuk mengembalikannya. Mantan Danjen Kopassus ini pun menegaskan mendingan dia yang mengelola tanah itu ketimbang diberikan kepada asing. Pasalnya dia lebih nasionalis.

Heri Gunawan menegaskan pernyataan Jokowi tersebut telah menyerang pribadi Prabowo. Hal itu tidaklah patut dilakukan apalagi Jokowi adalah seorang kepala negara.

"Kalau menurut kamus peribahasa, ini namnya 'seseorang yang melakukan perbuatan kebohongan yang masih disembunyikan dan menuduh orang lain yang melakukan perbuatan tersebut'," pungkas anggota DPR tersebut. [rus]

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

UPDATE

Serentak di Tiga Lokasi, KPK Periksa Pegawai Kemenag dan Bos Travel

Jumat, 17 April 2026 | 14:16

Waspadai Phishing dan Malware, BNI Tekankan Keamanan BNIdirect

Jumat, 17 April 2026 | 14:15

Bitcoin Stabil di Level 74.900 Dolar AS

Jumat, 17 April 2026 | 14:11

Ekonomi Jatim Tumbuh 5,33 Persen di 2025, Didongkrak Sektor Manufaktur

Jumat, 17 April 2026 | 14:05

KPK Periksa Direktur Kepatuhan Bank Papua dalam Kasus Korupsi Dana Operasional Papua

Jumat, 17 April 2026 | 14:01

Rekrutmen Manajer Kopdes Tak Boleh Ada Titipan

Jumat, 17 April 2026 | 13:50

Kasus Chat Cabul Mahasiswa Merebak di IPB, DPR Minta Kampus Bertindak Tegas

Jumat, 17 April 2026 | 13:41

Penahanan Harga BBM Non-Subsidi Dikhawatirkan Ganggu Kesehatan Fiskal

Jumat, 17 April 2026 | 13:39

PPIH Ujung Tombak Keberhasilan Penyelenggaraan Haji

Jumat, 17 April 2026 | 13:31

KPK Temukan Dapur MBG Tak Layak, Kasus Keracunan Jadi Alarm Serius

Jumat, 17 April 2026 | 13:22

Selengkapnya