Berita

Joko Widodo/Net

Politik

DEBAT PILPRES

Seperti Yang Sudah-sudah, Jokowi Serang Pribadi Prabowo

SENIN, 18 FEBRUARI 2019 | 09:35 WIB | LAPORAN:

. Pernyataan Calon Presiden petahana Joko Widodo yang mengungkit kekayaan kompetitornya Capres 02 Prabowo Subianto yaitu memiliki Hak Guna Usaha (HGU) atas ratusan ribu hektar lahan di Kalimantan dan Aceh disesalkan.

Ketua DPP Partai Gerindra, Heri Gunawan menilai, langkah Jokowi tersebut sebagai upaya untuk menyerang pribadi lawan. Hal itu menurutnya kerap dipraktikkan Jokowi, utamanya ketika merasa terdesak.

"Jokowi sempat terdesak, akhirnya seperti yang sudah-sudah larinya ke arah pribadi. Biasanya modusnya, pertama ngotot, kedua kalau enggak kuat lalu minta data dan fakta, ketiga kalau merugikan dibilang hoax, keempat kalau enggak kuat juga, laporkan saja ke polisi," sebut Heri Gunawan, Senin (18/2).


Debat kedia Pilpres tadi malam, Prabowo mengatakan kalau jumlah tanah di negeri ini tidak bertambah, sementara jumlah penduduk terus meningkat. Kalau pembagian sertifikat terus dilakukan, maka anak cucu kelak tak akan kebagian tanah.

Tidak terima dengan itu, Jokowi pun menyerang dengan mengatakan, pihaknya mengetahui kalau Prabowo memiliki tanah seluas 220 ribu hektare di Kalimantan Timur dan 120 ribu hektare di Aceh Tengah. Jokowi memastikan pembagian seperti itu tidak pernah terjadi pada pemerintahannya.

Lalu, Prabowo menegaskan ratusan ribu hektare tanah itu hanyalah HGU. Makanya tanah itu sepenuhnya masih milik negara. Kapanpun negara ingin mengambil dia rela untuk mengembalikannya. Mantan Danjen Kopassus ini pun menegaskan mendingan dia yang mengelola tanah itu ketimbang diberikan kepada asing. Pasalnya dia lebih nasionalis.

Heri Gunawan menegaskan pernyataan Jokowi tersebut telah menyerang pribadi Prabowo. Hal itu tidaklah patut dilakukan apalagi Jokowi adalah seorang kepala negara.

"Kalau menurut kamus peribahasa, ini namnya 'seseorang yang melakukan perbuatan kebohongan yang masih disembunyikan dan menuduh orang lain yang melakukan perbuatan tersebut'," pungkas anggota DPR tersebut. [rus]

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Arahan Tugas

Sabtu, 03 Januari 2026 | 11:54

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Harga Emas Antam Hari Ini Kembali Pecah Rekor

Selasa, 13 Januari 2026 | 10:12

Kritik Pandji Tak Perlu Berujung Saling Lapor

Selasa, 13 Januari 2026 | 10:05

AHY Gaungkan Persatuan Nasional di Perayaan Natal Demokrat

Selasa, 13 Januari 2026 | 10:02

Iran Effect Terus Dongkrak Harga Minyak

Selasa, 13 Januari 2026 | 09:59

IHSG Dibuka Menguat, Rupiah Melemah ke Rp16.872 per Dolar AS

Selasa, 13 Januari 2026 | 09:42

KBRI Beijing Ajak WNI Pererat Solidaritas di Perayaan Nataru

Selasa, 13 Januari 2026 | 09:38

Belajar dari Sejarah, Pilkada via DPRD Rawan Picu Konflik Sosial

Selasa, 13 Januari 2026 | 09:31

Perlu Tindakan Tegas atas Konten Porno di Grok dan WhatsApp

Selasa, 13 Januari 2026 | 09:30

Konflik Terbuka Powell dan Trump: Independensi The Fed dalam Ancaman

Selasa, 13 Januari 2026 | 09:19

OTT Pegawai Pajak Momentum Perkuat Integritas Aparatur

Selasa, 13 Januari 2026 | 09:16

Selengkapnya