Berita

Sekjen Kemendes PDTT Anwar Sanus/Net

Kurangi Resiko Bencana Kemendes Teken Kerjasama Dengan Kemensos

SABTU, 16 FEBRUARI 2019 | 20:31 WIB | LAPORAN: DEDE ZAKI MUBAROK

. Kementerian Sosial (Kemensos) menggandeng Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi  (Kemendes PDTT) untuk pengurangan resiko bencana.

Kerja sama ditandai dengan penandatanganan perjanjian Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial Harry Hikmat dan Dirjen Pengembangan Daerah Tertentu Kemedes PDTT Aisyah Gamawati.

"Kami akan menyisir seluruh program-program dan kegiatan dan seluruh sumber daya yang kita miliki untuk bisa kita kerja samakan dengan Kementerian Sosial," kata Sekretaris Jenderal Kemendes PDTT Anwar Sanusi dalam keterangan tertulis kepada redaski, Sabtu (16/2).


Anwar mengatakan, kedua kementerian dalam waktu dekat akan menindaklanjuti kerja sama tersebut dengan mengkolaborasikan tenaga pendamping desa dengan pendamping program keluarga harapan (PKH) maupun taruna siaga bencana (Tagana) Kemensos.

"Irisan tugas Kemensos dengan Kemendesa PDTT sangat erat sekali. Maka akan segera kami lakukan adalah mengkoordinasikan antara program-program di dua kementerian ini," kata Anwar..

Untuk tahap awal, kata Anwar, prioritas di daerah rawan bencana fokus di daerah tertinggal dan akan ditingkatkan karena bencana bukan hanya bencana alam tapi juga bencana sosial.

"Fakta di lapangan selalu ketika terjadi bencana Tenaga Pendamping Desa dikerahkan untuk melakukan kegiatan penanganan tanggap darurat dan juga rehabilitasi pascabencana," katanya.

Saat ini, lanjt Anwar, Kemendesa PDTT memiliki 37 ribu Tenaga Pendamping Desa dimana satu orang pendamping mendampingi tiga desa.

Sementara, Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Kemensos Harry Hikmat mengatakan, kerja sama  yang utama adalah kolaborasi antara pendamping desa dengan Tagana di lapangan.

"Karena ini kekuatan besar, 37 ribu Pendamping Desa dan 37 ribu Tagana ini luar biasa kalau mereka bisa bekerja bersama-sama. Selama ini sudah terjalin tapi belum fokus dan belum terbangun sistem kelembagaan dan struktur programnya yang benar-benar bisa berkolaborasi," kata Harry.

Kerja sama lainnya yang dapat segera direalisasikan terkait dengan Program Kampung Siaga Bencana (KSB) yang berjumlah 638 titik sampai 2018. Di KSB masyarakat diedukasi untuk kesiapsiagaan berbasis kearifan lokal. [dzk]

Populer

Jaksa Belum Yakin Hasil Forensik Ijazah Jokowi

Rabu, 06 Mei 2026 | 18:31

Indonesia Menuju Gelap

Minggu, 03 Mei 2026 | 06:50

Abu Janda Cs Jangan Sampai Lolos

Minggu, 10 Mei 2026 | 02:00

Sikap Dudung Pasang Badan Bela Seskab Teddy Berlebihan

Rabu, 06 Mei 2026 | 03:39

Nama Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terseret di Dakwaan Bos Blueray Cargo

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:16

Wali Murid Sekolah Islam Terpadu di Tangerang Korban Investasi Bodong Lapor Polisi

Minggu, 10 Mei 2026 | 02:13

PSI Ketar-ketir Lawan Jusuf Kalla

Jumat, 08 Mei 2026 | 06:47

UPDATE

Kapolri Resmikan Laboratorium Uji Seragam untuk Tingkatkan Perlindungan

Rabu, 13 Mei 2026 | 00:17

MK Tolak Gugatan UU IKN, Ibu Kota RI Tetap Jakarta

Rabu, 13 Mei 2026 | 00:00

Menhut Gaungkan Pengakuan Hutan Adat di Markas PBB

Selasa, 12 Mei 2026 | 23:39

Rupiah Babak Belur, BI Kembali Sebut Kebutuhan Dolar Membludak

Selasa, 12 Mei 2026 | 23:12

Eks Kasat Narkoba Polres Kutai Barat Diduga jadi Kaki Tangan Bandar Narkoba Kelas Kakap

Selasa, 12 Mei 2026 | 22:49

Laut dan Manusia Harus Saling Menjaga

Selasa, 12 Mei 2026 | 22:39

Bleng-Blengan Sawah Blora, Cara Lama Petani Usir Tikus

Selasa, 12 Mei 2026 | 22:28

Peradilan Berjalan, GMNI Tetap Minta Dibentuk TGPF Kasus Andrie Yunus

Selasa, 12 Mei 2026 | 22:16

Menkop dan Wakil Panglima Kompak Kawal Operasional Kopdes

Selasa, 12 Mei 2026 | 22:10

Masa Depan Hotel Mewah dan Pariwisata di Indonesia Tourism Xchange 2026

Selasa, 12 Mei 2026 | 22:01

Selengkapnya