Berita

Sekjen Kemendes PDTT Anwar Sanus/Net

Kurangi Resiko Bencana Kemendes Teken Kerjasama Dengan Kemensos

SABTU, 16 FEBRUARI 2019 | 20:31 WIB | LAPORAN: DEDE ZAKI MUBAROK

. Kementerian Sosial (Kemensos) menggandeng Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi  (Kemendes PDTT) untuk pengurangan resiko bencana.

Kerja sama ditandai dengan penandatanganan perjanjian Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial Harry Hikmat dan Dirjen Pengembangan Daerah Tertentu Kemedes PDTT Aisyah Gamawati.

"Kami akan menyisir seluruh program-program dan kegiatan dan seluruh sumber daya yang kita miliki untuk bisa kita kerja samakan dengan Kementerian Sosial," kata Sekretaris Jenderal Kemendes PDTT Anwar Sanusi dalam keterangan tertulis kepada redaski, Sabtu (16/2).


Anwar mengatakan, kedua kementerian dalam waktu dekat akan menindaklanjuti kerja sama tersebut dengan mengkolaborasikan tenaga pendamping desa dengan pendamping program keluarga harapan (PKH) maupun taruna siaga bencana (Tagana) Kemensos.

"Irisan tugas Kemensos dengan Kemendesa PDTT sangat erat sekali. Maka akan segera kami lakukan adalah mengkoordinasikan antara program-program di dua kementerian ini," kata Anwar..

Untuk tahap awal, kata Anwar, prioritas di daerah rawan bencana fokus di daerah tertinggal dan akan ditingkatkan karena bencana bukan hanya bencana alam tapi juga bencana sosial.

"Fakta di lapangan selalu ketika terjadi bencana Tenaga Pendamping Desa dikerahkan untuk melakukan kegiatan penanganan tanggap darurat dan juga rehabilitasi pascabencana," katanya.

Saat ini, lanjt Anwar, Kemendesa PDTT memiliki 37 ribu Tenaga Pendamping Desa dimana satu orang pendamping mendampingi tiga desa.

Sementara, Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Kemensos Harry Hikmat mengatakan, kerja sama  yang utama adalah kolaborasi antara pendamping desa dengan Tagana di lapangan.

"Karena ini kekuatan besar, 37 ribu Pendamping Desa dan 37 ribu Tagana ini luar biasa kalau mereka bisa bekerja bersama-sama. Selama ini sudah terjalin tapi belum fokus dan belum terbangun sistem kelembagaan dan struktur programnya yang benar-benar bisa berkolaborasi," kata Harry.

Kerja sama lainnya yang dapat segera direalisasikan terkait dengan Program Kampung Siaga Bencana (KSB) yang berjumlah 638 titik sampai 2018. Di KSB masyarakat diedukasi untuk kesiapsiagaan berbasis kearifan lokal. [dzk]

Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Penutupan Alfamart dan Indomaret Jangan Salahkan KDKMP

Kamis, 28 Mei 2026 | 06:00

Raksasa Telekomunikasi Ini Bakal Dibubarkan Danantara

Senin, 25 Mei 2026 | 08:33

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Golkar: Jokowi Ikut Tren MBG karena Dekat dengan Dunia Warganet

Senin, 01 Juni 2026 | 13:12

Nilai TKA Siswa SD-SMP Jeblok, Program MBG Dipertanyakan

Senin, 01 Juni 2026 | 02:30

UPDATE

PBB Dorong Implementasi Segera Prinsip Bisnis Berbasis HAM di Indonesia

Kamis, 04 Juni 2026 | 02:05

Membongkar Praktik Haram MBG

Kamis, 04 Juni 2026 | 02:00

Indonesia Sedang Hadapi Perang Sumber Daya

Kamis, 04 Juni 2026 | 01:34

Berantas Korupsi di BGN jadi Bukti Prabowo Jalankan Amanat Reformasi 98

Kamis, 04 Juni 2026 | 01:28

Warga Tuntut Pengurus P3SRS Apartemen Taman Rasuna Diberhentikan

Kamis, 04 Juni 2026 | 01:07

Pemuda Katolik Dukung Kejagung Bersih-bersih BGN

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:40

Ketua SC Muktamar X PPP Ngaku Borong Kamar Lantai 10 untuk Persidangan

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:17

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Dadan Hindayana Cs Terlalu Berani Korupsi!

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:02

Badko HMI Sultra Laporkan Dua Perusahaan Tambang ke Kejagung

Rabu, 03 Juni 2026 | 23:50

Selengkapnya