Pemanggilan CEO Bukalapak Achmad Zaky ke Istana Merdeka menuai polemik. Apalagi, setelah menghadap Presiden Joko Widodo (Jokowi), Zaky langsung meminta maaf kepada publik atas kritiknya.
Ketua Perkumpulan Swing Voters Indonesia Adhie M Massardi menilai pemanggilan itu seperti interogasi kepada masyarakat yang sedang mengeluarkan pendapat untuk kemajuan negara.
Sebab, bos Bukalapak itu dipanggil setelah mengkritisi anggaran pemerintah soal riset dan pengembangan di era Revolusi Industri 4.0 yang terlalu kecil.
Seharusnya, kata Adhie, pemerintah mengakomodasi kritik Zaky. Bukan malah menuntutnya untuk meminta maaf.
Dia pun langsung membandingkan dengan yang dilakukan oleh Rizal Ramli pada tahun 1978 yang memberikan masukan kepada Presiden Soeharto kala itu.
“Kayak contoh bbng Rizal Ramli dulu di tahun 1978 yang meminta kepada pemerintah lewat aksi agar ada wajib belajar bagi anak-anak bangsa,†kata Adhie saat ditemui di kediaman Rizal Ramli di kawasan Bangka, Kemang, Jakarta, Sabtu (15/2).
Sambungnya, pendapat RR saat itu dengan kawan-kawan pergerakannya yang tergabung dalam Gema 77/78 langsung diakomodasi oleh pemerintah menjadi kebijakan wajib belajar 6 tahun.
“Dan tidak ada yang meminta maaf di situ. Itu pendapat diakomodasi menjadi kebijakan. Jadi kalau anggota masyarakat meminta agar biaya R&D ditambahkan pemerintah bisa menjelaskan itu untuk apa saja dan bisa mem-publish kemudian kepada masyarakat,†pungkasnya.
[ian]
