Berita

M Hanif Dhakiri/Dok

Hanif: Manfaatkan Medsos Untuk Bisnis Ritel Dan UMKM

SABTU, 16 FEBRUARI 2019 | 00:43 WIB | LAPORAN: DEDE ZAKI MUBAROK

RMOLBanten. Menteri Ketenagakerjaan M Hanif Dhakiri meminta pelaku usaha ritel dan dan UMKM agar memanfaatkan platform media sosial secara optimal untuk berbisnis dan memperluas jejaring kerja.

"Jangan gunakan media sosial untuk bergosip dan menyebarkan hoax. Lebih baik gunakan untuk kepentingan bisnis dan mengembangkan  usaha ," ujar Hanif didepan ratusan pengusaha Paguyuban Ritel Tradisional di Bekasi, Jawa Barat, Kamis (14/2).

Hanif mengatakan kunci pertumbuhan ekonomi indonesia salah satunya melalui UMKM. Dengan UMKM yang kuat dan mandiri akan menimbulkan penguatan ekonomi nasional yang konsisten.


"Pelaku ritel dan harus semangat dan percaya  diri menghadapi  tantangan- tantangan era industri 4.0 melalui berbagai inovasi dan kolaborasi dengan asosiasi sektoralnya masing-masing, kata Hanif.

Dalam menghadapi berkembangnya platform belanja online, kata Hanif, dibutuhkan strategi khusus yang harus diterapkan .

"Perlu adanya inovasi untuk dapat meningkatkan terobosan pasar. Salah satunya melalui kolaborasi dengan kelompok lain dengan  ide ataupun terobosan yang berbeda dan unik" kata Hanif.

Selain itu, para pelaku ritel perlu untuk memperluas pasar, mengupgrade kemampuan pemasaran guna bisa terus bisa bersaing di pasar.  Pemanfaatan teknologi dengan seoptimal mungkin.  

Salah satunya yakni dengan mengoptimalkan strategi pemasaran melalui jaringan online seperti media sosial, blog, website dan lain sebagainya.

"Di masa depan sosmed merupakan pasport bagi kehidupan kita. Penilaian dari orang akan melihat melalui medsos yg kita miliki." Kata Hanif.

Hanif menambahkan pemerintah telah menciptakan lapangan pekerjaan sebesar 10,5 juta  dalam waktu 4 tahun. Yang didukung investasi dari dalam dan luar negeri. Lapangan kerja muncul karena adanya investasi. Investasi penting karena bisa menjadi penggerak perekonomian indonesia.

"Pengangguran kita saat ini 5,3 persen. Ini merupakan angka pengangguran terendah sepanjang sejarah reformasi," kata Hanif.

Namun Indonesia memiliki tantangan terhadap pembangunan SDM.Oleh karena itu pemerintah  mencanangkan  tahun 2019 sebagai tahun  pengembangan SDM.

"Pemerintah terus mengoptimalkan pendidikan dan pelatihan  dengan terus menggenjot melalui pelatihan vokasi secara masif, " katanya.

Tahun ini kemnaker akan memfasilitasi pelatihan sebanyak 228 ribu orang yang terbagi diberbagai kejuruan di fasilitasi melalui Balai Latihan Kerja di seluruh Indonesia secara gratis dengan persyaratan yang mudah tanpa batasan umur dan jenjang pendidikan. [dzk]


Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Penutupan Alfamart dan Indomaret Jangan Salahkan KDKMP

Kamis, 28 Mei 2026 | 06:00

Raksasa Telekomunikasi Ini Bakal Dibubarkan Danantara

Senin, 25 Mei 2026 | 08:33

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Golkar: Jokowi Ikut Tren MBG karena Dekat dengan Dunia Warganet

Senin, 01 Juni 2026 | 13:12

Nilai TKA Siswa SD-SMP Jeblok, Program MBG Dipertanyakan

Senin, 01 Juni 2026 | 02:30

UPDATE

PBB Dorong Implementasi Segera Prinsip Bisnis Berbasis HAM di Indonesia

Kamis, 04 Juni 2026 | 02:05

Membongkar Praktik Haram MBG

Kamis, 04 Juni 2026 | 02:00

Indonesia Sedang Hadapi Perang Sumber Daya

Kamis, 04 Juni 2026 | 01:34

Berantas Korupsi di BGN jadi Bukti Prabowo Jalankan Amanat Reformasi 98

Kamis, 04 Juni 2026 | 01:28

Warga Tuntut Pengurus P3SRS Apartemen Taman Rasuna Diberhentikan

Kamis, 04 Juni 2026 | 01:07

Pemuda Katolik Dukung Kejagung Bersih-bersih BGN

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:40

Ketua SC Muktamar X PPP Ngaku Borong Kamar Lantai 10 untuk Persidangan

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:17

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Dadan Hindayana Cs Terlalu Berani Korupsi!

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:02

Badko HMI Sultra Laporkan Dua Perusahaan Tambang ke Kejagung

Rabu, 03 Juni 2026 | 23:50

Selengkapnya