Amandemen UUD Justru Jadi Tunggangan Agenda Neo Kolonialisme

Tidak hanya panggung politik, sistem pemerintahan Indonesia menjadi penyokong kuat otonomisme yang hanya membesarkan raja-raja kecil di daerah. Selain mempermudah penetrasi masuknya modal asing.

"Politik kita pun bergerak mirip dengan praktik kolonial, politik yang mengabdi kepada kepentingan segelintir elite dan mengabaikan mayoritas rakyat," jelas Aktivis Malari Hariman Siregar dalam diskusi dan bedah buku Mengapa Kita Harus Kembali ke UUD 1945 di Djakarta Theater, Jakarta, Jumat (15/2).

Tak hanya itu, menurutnya, amandemen UUD 1945 juga justru merusak tatanan kehidupan berbangsa. Termasuk maraknya praktik korupsi, kehancuran budaya dan bahkan lebih parah lagi.

"Semangat kolektivitas yang menjadi ciri khas bangsa sejak dulu kini hancur digerus konsumerisme dan semangat mementingkan diri sendiri. Kecintaan kepada negara dan rakyat sudah berganti menjadi pemujaan terhadap komoditas," papar Hariman.

Dia menilai, perubahan atau amandemen UUD 1945 pada akhirnya salah kaprah. Alih-alih mengikuti semangat Reformasi, amandemen justru menjadi kuda tunggangan agenda neo kolonialisme dan liberalisme yang keluar dari akar Indonesia.

"Yang dituntut Reformasi itu adendum itu penambahan klausul tanpa mengubah naskah aslinya tetapi yang dijalankan oleh kaum reformis mengubah subtansi UUD 1945," jelas Hariman.

Tidak heran jika saat ini tuntutan untuk kembali ke UUD 1945 yang asli terus menguat. Sebab amandemen terhadap UUD 1945 telah mereduksi, mengubah dan mengacaukan sistem ketatanegaraan serta menghilangkan kedaulatan rakyat. [wah]