Alasan kekurangan anggaran dalam penyelenggaraan pemilihan umum berujung tidak adanya template huruf braille untuk surat suara menjadi bukti efisiensi anggaran di Komisi Pemilihan Umum tidak berjalan.
Koordinator Investigasi Center for Budget Analysis (CBA) Jajang Nurjaman menjelaskan, dari total anggaran yang disiapkan pemerintah sebesar Rp 24,8 triliun, KPU dan Bawaslu masing-masing mendapatkan jatah Rp 15,9 triliun dan Rp 4,86 triliun. Angka itu semestinya cukup untuk menyelenggarakan pesta demokrasi lima tahunan jika penggunaan anggaran dilakukan dengan efisien.
"Dalam pelaksanaannya menurut kami penyelenggara pemilu sama sekali belum menjalankan prinsip efisiensi anggaran dalam menggunakan anggaran pemilu di 2019 ini," kata Jajang dalam keterangannya, Jumat (15/2).
Contoh konkrit dari tidak efisiennya penggunaan anggaran oleh KPU dan Bawaslu adalah banyak item kegiatan yang sangat membebani dana pemilu. Misalkan untuk kendaraan dinas bagi penyelenggara pemilu di tingkat kota yang masing-masing dipastikan mendapat mobil.
"Ada juga kegiatan sosialisasi menjelang pmilu yang hampir dilaksanakan setiap minggu oleh masing-masing penyelenggara pemilu di tingkat kota/kabupaten. Praktiknya kegiatan ini dilaksanakan di hotel-hotel mewah dan jelas menguras anggaran," jelas Jajang.
Tidak adanya template huruf braille untuk surat suara dan penggunaan kotak suara berbahan kardus hanya siasat KPU agar bisa memangkas anggaran.
"Sisanya digunakan untuk belanja tidak substansial, seperti bikin acara di hotel dan sewa kendaraan dinas yang mahal bagi pejabatnya," imbuh Jajang.
Kabiro Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat KPU Nur Syarifah sebelumnya menjelaskan, jumlah peserta pemilu DPR RI dan DPRD yang terlampau banyak membuat mereka kekurangan dana untuk membuat alat yang memudahkan penyandang tunanetra dengan memuat huruf braille untuk surat suara. Dengan dana yang ada, KPU mengaku hanya mampu menyiapkan template huruf braille untuk surat suara pemilu presiden dan DPD RI.
[wah]
