Berita

Ilustrasi Uni Eropa/Net

Dunia

Parlemen Eropa Adopsi Perjanjian Baru Soal Perikanan Dengan Maroko

KAMIS, 14 FEBRUARI 2019 | 18:39 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Parlemen Eropa mengadopsi perjanjian baru Uni Eropa (UE) dengan Maroko dalam sektor perikanan pekan ini.
 
Dalam sebuah pemungutan suara yang digelar awal pekan ini, mayoritas anggota di parlemen Eropa di Strasbourg menyetujui perjanjian, yakni dengan 415 suara mendukung, 189 menentang dan 49 abstain dari 653 anggota yang hadir dalam pleno.
 
Pemungutan suara ini merupakan langkah terakhir validasi di tingkat Eropa sebelum diadopsi oleh Parlemen Maroko dan perjanjian resmi berlaku.
 

 
Ini juga merupakan puncak dari proses negosiasi teknis, validasi hukum, dan konsultasi politik antara Maroko dan Uni Eropa yang dilakukan dengan ketenangan, kepercayaan dan tanggung jawab, untuk menjaga prinsip-prinsip dasar integritas teritorial, kepentingan ekonomi Kerajaan dan kemitraan historis multidimensi antara kedua pihak.
 
Perjanjian tersebut merupakan tindak lanjut logis terhadap perkembangan positif baru-baru ini dalam kemitraan strategis bilateral, khususnya adopsi perjanjian pertanian yang memperluas preferensi tarif untuk produk-produk dari provinsi selatan Kerajaan.
 
Perjanjian perikanan baru antara Maroko dan UE ini sebelumnya ditandatangani pada 14 Januari di Brussels.
 
Isi dari perjanjian itu menetapkan kondisi akses untuk armada Eropa dan menyediakan persyaratan untuk penangkapan ikan yang berkelanjutan.
 
Meliputi area pemancingan dari paralel 35 hingga paralel 22 dari Cap Spartel di Maroko utara ke Cap Blanc di Maroko selatan, perjanjian ini menetapkan, antara lain, area penangkapan ikan dan kondisi akses untuk armada Eropa, dengan peningkatan kontribusi keuangan dari rata-rata tahunan dari 40,0 euro juta menjadi 52,2 juta euro.
 
Perjanjian tersebut juga mencakup ketentuan yang bertujuan memaksimalkan manfaat dan keuntungan bagi populasi lokal di daerah yang bersangkutan.
 
Termasuk dalam perjanjian itu juga adalah persyaratan teknis untuk menjaga kelestarian sumber daya perikanan dan melindungi lingkungan laut. [mel]

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya