Berita

Ilustrasi Uni Eropa/Net

Dunia

Parlemen Eropa Adopsi Perjanjian Baru Soal Perikanan Dengan Maroko

KAMIS, 14 FEBRUARI 2019 | 18:39 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Parlemen Eropa mengadopsi perjanjian baru Uni Eropa (UE) dengan Maroko dalam sektor perikanan pekan ini.
 
Dalam sebuah pemungutan suara yang digelar awal pekan ini, mayoritas anggota di parlemen Eropa di Strasbourg menyetujui perjanjian, yakni dengan 415 suara mendukung, 189 menentang dan 49 abstain dari 653 anggota yang hadir dalam pleno.
 
Pemungutan suara ini merupakan langkah terakhir validasi di tingkat Eropa sebelum diadopsi oleh Parlemen Maroko dan perjanjian resmi berlaku.
 

 
Ini juga merupakan puncak dari proses negosiasi teknis, validasi hukum, dan konsultasi politik antara Maroko dan Uni Eropa yang dilakukan dengan ketenangan, kepercayaan dan tanggung jawab, untuk menjaga prinsip-prinsip dasar integritas teritorial, kepentingan ekonomi Kerajaan dan kemitraan historis multidimensi antara kedua pihak.
 
Perjanjian tersebut merupakan tindak lanjut logis terhadap perkembangan positif baru-baru ini dalam kemitraan strategis bilateral, khususnya adopsi perjanjian pertanian yang memperluas preferensi tarif untuk produk-produk dari provinsi selatan Kerajaan.
 
Perjanjian perikanan baru antara Maroko dan UE ini sebelumnya ditandatangani pada 14 Januari di Brussels.
 
Isi dari perjanjian itu menetapkan kondisi akses untuk armada Eropa dan menyediakan persyaratan untuk penangkapan ikan yang berkelanjutan.
 
Meliputi area pemancingan dari paralel 35 hingga paralel 22 dari Cap Spartel di Maroko utara ke Cap Blanc di Maroko selatan, perjanjian ini menetapkan, antara lain, area penangkapan ikan dan kondisi akses untuk armada Eropa, dengan peningkatan kontribusi keuangan dari rata-rata tahunan dari 40,0 euro juta menjadi 52,2 juta euro.
 
Perjanjian tersebut juga mencakup ketentuan yang bertujuan memaksimalkan manfaat dan keuntungan bagi populasi lokal di daerah yang bersangkutan.
 
Termasuk dalam perjanjian itu juga adalah persyaratan teknis untuk menjaga kelestarian sumber daya perikanan dan melindungi lingkungan laut. [mel]

Populer

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

Jokowi Tinggalkan Jejak Buruk bagi Masyarakat Adat Lampung

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:23

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

KPK Dikabarkan Kembali Gelar OTT di Sumut

Kamis, 02 Juli 2026 | 20:50

KPK Gelar OTT di Kabupaten Kuantan Singingi Riau

Senin, 29 Juni 2026 | 15:05

UPDATE

Wacana Penyeragaman Kemasan Bikin Pusing Industri Hasil Tembakau

Selasa, 07 Juli 2026 | 00:08

Komisi IV DPR Siapkan Tim Investigasi Tailing Freeport di Timika

Senin, 06 Juli 2026 | 23:58

MSBI-Apkasi Kolaborasi Kembalikan Kejayaan Sepak Bola RI

Senin, 06 Juli 2026 | 23:36

Korupsi Batu Bara Biang Kerok Blackout di Sejumlah Wilayah Indonesia

Senin, 06 Juli 2026 | 23:30

75 Persen Kredit Pensiunan Kini Bidik Kegiatan Usaha

Senin, 06 Juli 2026 | 23:07

RUU HAM Masih Lemah Melindungi Hak Perempuan

Senin, 06 Juli 2026 | 22:56

Tukar Pikiran Bola Nasional

Senin, 06 Juli 2026 | 22:45

Survei Terbuka IndexMundi, Burhanuddin Muhtadi Beberkan Cacat Metodologi Riset Online

Senin, 06 Juli 2026 | 22:39

Polri Minta Bandar Narkoba Penyerang Anggota Polres Katingan Serahkan Diri

Senin, 06 Juli 2026 | 22:21

Menaker Pastikan Isu PHK TikTok-Tokopedia Tuntas

Senin, 06 Juli 2026 | 22:20

Selengkapnya