Berita

Venezuela/Net

Dunia

Negara Amerika Latin Dan Karibia Ini Satu Suara Tolak Intervensi Masalah Venezuela

KAMIS, 14 FEBRUARI 2019 | 15:24 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Negara-negara dari Aliansi Bolivarian untuk Rakyat Perjanjian Perdagangan Rakyat Amerika (ALBA-TCP) satu suara mendorong perdamaian dan penghormatan mereka terhadap Hukum Internasional.
 
Hal itu dinyatakan dalam sebuah pernyataan bersama aliansi yang terdiri dari 10 negara Amerika Latin, yakni Kuba, Venezuela, Dominika, Grenada, Antigua dan Barbuda, Bolivia, Nikaragua, Saint Kitts dan Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent dan Grenadines tersebut pada Selasa (12/2) sebagaimana keterangan yang diterima redaksi.
 
Dalam pernyataan itu, mereka menyatakan dukungan penuh untuk Mekanisme Montevideo yang didirikan oleh Meksiko, Uruguay, Caribbean Community dan Bolivia yang bertujuan untuk menghadiri situasi di Venezuela, berdasarkan pada prinsip-prinsip non-intervensi dalam urusan dalam negeri negara, hukum kesetaraan negara, resolusi damai perselisihan, penghormatan terhadap hak asasi manusia dan penentuan nasib sendiri rakyat.
 

 
"Menolak upaya untuk memaksakan kondisi yang melibatkan pelanggaran tatanan konstitusional yang berlaku di Venezuela," begitu bunyi kutipan pernyataan bersama tersebut.
 
Selain itu, ALBA-TCP juga menegaskan kembali komitmen mereka dengan Pasal 2 (4) Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dimana Anggota-anggotanya, dalam hubungan internasional mereka, harus menahan diri dari menggunakan ancaman atau penggunaan kekuatan terhadap integritas wilayah atau kemandirian politik suatu Negara, atau dalam bentuk lain apa pun yang tidak sesuai dengan tujuan PBB.
 
Kesepuluh negara itu juga menekankan pentingnya mempertahankan wilayah Amerika Latin dan Karibia sebagai zona damai.
 
Didirikan pada tahun 2004, ALBA-TCP adalah platform integrasi untuk negara-negara Amerika Latin dan Karibia, dengan penekanan pada solidaritas, saling melengkapi, keadilan dan kerjasama. [mel]

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya