Berita

Dunia

Kuba Lantang Kecam Upaya Agresi AS Lewat Bantuan Kemanusiaan Ke Venezuela

RABU, 13 FEBRUARI 2019 | 20:28 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Kuba mengecam keras langkah Amerika Serikat untuk mempromosikan rancangan resolusi di Dewan Keamanan PBB yang akan menekan Venezuela untuk menerima bantuan kemanusiaan. Hal tersebut dianggap Caracas sebagai instrumen agresi Amerika Serikat.
 
"Rancangan resolusi pemerintah Amerika Serikat di hadapan Dewan Keamanan PBB mencoba melegalkan agresi militer terhadap Venezuela. Ini adalah langkah pertama dari intervensi kemanusiaan," kecam Menteri Luar Negeri Kuba Bruno Rodriguez Parrilla awal pekan ini.
 
Dia menambahkan bahwa menurut para diplomat dan ditinjau oleh Prensa Latina, langkah itu adalah inisiatif yang bertujuan mendukung kudeta terhadap Revolusi Bolivarian dan pemimpinnya, Nicolas Maduro.
 

 
Langkah itu sekaligus merupakan upaya untuk membantu pemimpin oposisi yang memproklamirkan diri sendiri sebagai pemimpin Venezuela bulan lalu, Juan Guaido.
 
Rodriguez memperingatkan bahwa rancangan resolusi yang dipromosikan oleh Amerika Serikat dalam 15 anggota badan PBB, hanya didasarkan pada asumsi.
 
Dalam hal ini, sambungnya, Amerika Serikat dengan lihai memainkan istilah-istilah seperti "situasi kemanusiaan, "bantuan kemanusiaan", dan "jutaan migran dan pengungsi".
 
"Jika tidak disetujui, mereka (Amerika Serikat) akan mengatakan bahwa itu sudah dicoba. Jika disetujui, itu tidak terpenuhi. Kemudian, akan ada koridor kemanusiaan di bawah perlindungan internasional," tuturnya.
 
"Begitulah dimulainya perang imperialis terakhir," sambung Rodriguez dalam sebuah keterangan resmi. [mel]

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya