Berita

Pueri Ubolratana/Net

Dunia

Partai Pengusung Kakak Raja Sebagai Calon PM Terancam Dibubarkan

RABU, 13 FEBRUARI 2019 | 18:58 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Komisi pemilihan Thailand saat ini tengah membahas soal rencana diskualifikasi partai yang menominasikan kakak Raja Thailand sebagai calon perdana menteri dalam pemilu Maret mendatang.
 
Partai itu adalah Thailand Raksa Chart yang bersekutu dengan mantan perdana menteri yang digulingkan, Thaksin Shinawatra.
 
Partai tersebut memajukan Putri Ubolratana Rajakanya Sirivadhana Barnavadi sebagai calon perdana menteri dalam pemilu 24 Maret mendatang.
 

 
Pencalonan itu memicu kehebohan, karena keluarga kerajaan secara tradisional tetap berada di luar arena politik.
 
Beberapa jam kemudian, Raja Maha Vajiralongkorn memperjelas penentangannya terhadap perebutan politik kakak perempuannya dan menyebutnya sebagai langkah yang tidak pantas dan tidak konstitusional.
 
Komisi Pemilihan Umum Thailand pun akhirnya memutuskan untuk mendiskualifikasi Putri Ubolratana dari bursa calon perdana menteri.
 
Komisi pemilihan mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa partai Thailand Raksa Chart telah melanggar hukum pemilihan dengan mencalonkan saudara perempuan raja, yang bertentangan dengan monarki konstitusional.
 
"Oleh karena itu, disepakati bahwa sebuah petisi akan diajukan ke Mahkamah Konstitusi untuk mempertimbangkan pembubaran Partai Grafik Raksa Thailand," katanya dalam sebuah pernyataan (Rabu, 13/2) seperti dimuat Channel News Asia.
 
Jika terbukti bersalah, partai itu akan dibubarkan, dan anggota dewannya akan dilarang berdiri untuk jabatan politik. [mel]

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya