Berita

Ilustrasi

Politik

Herzaky: Pers Sebagai Fans Hanya Ada Di Negara Otoriter

RABU, 13 FEBRUARI 2019 | 18:20 WIB | LAPORAN: TUAHTA ARIEF

Pers bukan fans club atau pendukung yang bekerja layaknya humas dalam lembaga-lembaga tertentu. Bilapun ada, maka itu hanya terjadi di negara yang otoriter.

"Indonesia ini negara demokrasi. Dan pers dibolehkan memberikan perspektif lain dan berbeda dari informasi yang diberikan pemerintah. Bukan fans club di negara otoriter," kata Deputi Kogasma Partai Demokrat Herzaky M. Putra kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (13/2).

Menurut Herzaky, di kepemimpinan Joko Widodo ini, kredibilitas pers sangat diuji dengan keberaniannya mengkritisi dan menghadirkan perspektif lain yang bisa meminimalisir potensi kerugian publik.


"Idealnya, pers lakukan fungsi kontrol agar pemerintah tidak keluar jalur. Pers adalah alat uji kebenaran, bukan pemuji," kata Herzaky.

Meski Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan bahwa Indeks Demokrasi Indonesia secara keseluruhan meningkat, namun variabel kebebasan berpendapat menurun. Hal ini, menurut Herzaky adalah ironi yang patut direnungkan insan pers di Indonesia.

"Menurut BPS index demokrasi kita meningkat, tapi kebebasan berpendapat menurut. Ironis. Pers harus kembali pada prinsip dasar cover both side. Sehingga tidak selalu positif bagi satu sisi dan negatif untuk sisi lainnya," tandas Herzaky. [hta]


Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Penutupan Alfamart dan Indomaret Jangan Salahkan KDKMP

Kamis, 28 Mei 2026 | 06:00

Raksasa Telekomunikasi Ini Bakal Dibubarkan Danantara

Senin, 25 Mei 2026 | 08:33

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Golkar: Jokowi Ikut Tren MBG karena Dekat dengan Dunia Warganet

Senin, 01 Juni 2026 | 13:12

Nilai TKA Siswa SD-SMP Jeblok, Program MBG Dipertanyakan

Senin, 01 Juni 2026 | 02:30

UPDATE

PBB Dorong Implementasi Segera Prinsip Bisnis Berbasis HAM di Indonesia

Kamis, 04 Juni 2026 | 02:05

Membongkar Praktik Haram MBG

Kamis, 04 Juni 2026 | 02:00

Indonesia Sedang Hadapi Perang Sumber Daya

Kamis, 04 Juni 2026 | 01:34

Berantas Korupsi di BGN jadi Bukti Prabowo Jalankan Amanat Reformasi 98

Kamis, 04 Juni 2026 | 01:28

Warga Tuntut Pengurus P3SRS Apartemen Taman Rasuna Diberhentikan

Kamis, 04 Juni 2026 | 01:07

Pemuda Katolik Dukung Kejagung Bersih-bersih BGN

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:40

Ketua SC Muktamar X PPP Ngaku Borong Kamar Lantai 10 untuk Persidangan

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:17

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Dadan Hindayana Cs Terlalu Berani Korupsi!

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:02

Badko HMI Sultra Laporkan Dua Perusahaan Tambang ke Kejagung

Rabu, 03 Juni 2026 | 23:50

Selengkapnya