Pers di era Pemerintahan Soesilo Bambang Yudhoyono benar-benar nyaman dan tenang melaksanakan tugas pokoknya melayan publik, memperjuangkan keadilan dan kebeneran serta kepentingan publik.
"SBY merupakan sosok seorang negarawan yang perlu dicontoh oleh pemerintahan saat ini dan pemerintahan selanjutnya terkait dengan kebebasan pers," ujar Herzaky M. Putra, Deputi Kogasma Partai Demokrat kepada RMOLKalbar beberapa waktu lalu.
Politisi asal Kalimantan Barat ini melanjutkan, pers di era SBY diberikan ruang untuk menyampaikan peristiwa di ruang publik apa adanya.
"Tidak ada usaha mencegah pemuatan berita seputar aksi-aksi massa yang tidak pro pemerintah. Begitu juga kritik-kritik keras dari lawan politik pemerintah, bisa muncul di ruang publik dan mendapatkan pemberitaan media secara masif tanpa pernah diintervensi pemerintah SBY," kata Herzaky.
Bahkan, Herzaky mengingatkan, di masa era kekuasaan SBY berakhir ada salah satu stasiun televisi yang intens memberikan kritikan kepada SBY dan Partai Demokrat.
"Tapi, tidak ada sekalipun kader-kader ataupun simpatisan Partai Demokrat yang mendatangi stasiun televisi itu untuk mengintimidasi. Apalagi, menggeruduk, merusak kantor media tersebut," beber caleg DPR RI dari Partai Demokrat ini.
Presiden SBY, kata Herzaky, memilih untuk menjaga dan menghormati kebebasan pers karena SBY seorang demokrat sejati.
"SBY meyakini kalau kebebasan pers merupakan unsur penting dalam menjaga dan meningkatkan kualitas demokrasi kita. Kualitas pemimpin seperti ini memang langka di Indonesia. Jangan belenggu kebebasan pers," tegas Herzaky.
Bagi Herzaky, selagi produk jurnalistik mampu dipertanggungjawabkan dan menjalankan prinsip dasar, pers harus diberikan ruang dalam upaya pelayanan hak-hak publik.
Kondisinya hari ini, terang Herzaky, kecenderungan untuk pers menghasilkan produk jurnalistik yang cover both side semakin kecil, karena intervensi dan keberimbangan media yang mengarah ke partisan.
"Ada persepsi yang berkembang di sebagian masyarakat, kalau media-media mainstream tertentu mulai menjadi partisan. Memberitakan hanya dari sudut pandang tertentu saja, tanpa memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mendapatkan perspektif lain. Kondisi ini jika dibiarkan, membuat ramalan matinya pers di tahun 2030, bakal berlangsung lebih cepat," tegas Herzaky.
[hta]
