Berita

Jokowi Pada Acara PHRI/Net

Bisnis

Kenaikan Tiket Pesawat: Menhub Minta Masyarakat Toleransi, Jokowi Kaget

RABU, 13 FEBRUARI 2019 | 10:19 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

. Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menilai, naiknya harga tiket pesawat masih dalam batas wajar. Sesuai dengan peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) nomor 14/2016.

Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi menyadari bahwa kenaikan harga tiket pesawat banyak dikeluhkan oleh masyarakat. Namun di sisi lain, Budi menyatakan bahwa pemerintah juga perlu memperhatikan keberlangsungan industri penerbangan. Memastikan bahwa industri penerbangan bisa bertahan.

Bahkan Menhub meminta masyarakat bisa berbesar hati untuk menerima kebijakan maskapai menaikkan tiket penerbangan. Naiknya harga tiket pesawat masih dalam batas wajar. Sesuai dengan peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) nomor 14/2016.


“Jadi saya imbau masyarakat siapapun juga untuk memberikan toleransi. Tetapi airline juga menaikkan jangan terlalu tinggi. Jadi ada suatu harga tertentu dimana airline bisa menutup ongkos, tetapi warga tidak merasakan suatu kenaikan yang berlebih,” ujar Budi Karya Sumadi kepada wartawan di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Sabtu (12/1).

Lebih jauh Budi menjelaskan bahwa selama ini terjadi persaingan yang tidak sehat antar maskapai, yaitu dengan perang harga.

“Kini perang tersebut mulai reda dan harga (tiket) kembali ke level normal. Imbasnya, masyarakat pun seolah-olah merasakan harga tiket pesawat jadi melambung tinggi,” ujar Menhub.

Budi menilai, daya beli masyarakat masih cukup baik. Sehingga kenaikan harga tiket pesawat saat ini masih masuk dalam jangkauan konsumen.
“Saya pikir daya beli masyarakat masih masuk dalam harga pokok mereka. Jadi batas atas itu masih bisa menjangkau kebutuhan mereka,” tegasnya.

Satu bulan kemudian, tepatnya pada Gala Dinner Peringatan HUT ke-50 Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) di Grand Sahid, Senin (11/2), Ketua Umum PHRI Hariyadi Sukamdani mengungkapkan bahwa kenaikan harga tiket pesawat telah memukul industri perhotelan.

"Bapak Presiden saat ini kami sedang menghadapi permasalahan terkait dengan melambungnya harga tiket pesawat udara sejak awal Januari,” ungkap Hariyadi dihadapan Presiden Joko Widodo yang hadir dalam acara tersebut.

Kata Hariyadi, dengan bergabungnya Sriwijaya Air dengan manajemen Garuda Citilink, maka di Indonesia hanya ada dua perusahaan penerbangan yang menguasai pasar penerbangan.

"Sehingga, sebetulnya kondisi ini sudah membentuk kartel. Hal ini tentu merugikan masyarakat untuk mendapatkan tiket yang kompetitif," ujar Ketua Umum PHRI.

Hariyadi mengungkapkan, para maskapai, dianggap kerap kali menggunakan alasan tingginya harga avtur sebagai pembelaan mahalnya harga tiket.
“Kondisi ini sudah tidak sehat,” ujarnya.

Seperti apa reaksi Presiden Joko Widodo (Jokowi)? Jokowi mengaku kaget, bahwa polemik harga avtur yang dijual kepada maskapai penerbangan domestik membuat harga tiket pesawat meningkat tajam.

"Berkaitan dengan harga (tiket) pesawat, saya terus terang kaget," kata Jokowi menanggapi paparan Ketua Umum PHRI Hariyadi Sukamdani pada acara yang sama.

Tampaknya Jokowi berusaha mengakomodir keluhan para pengusaha. Presiden rencananya akan memanggil para petinggi Pertamina untuk dimintai klarifikasi dugaan monopoli avtur.

"Kalau ini terus-terusan, nanti pengaruhnya ke harga tiket pesawat. Karena harga avtur itu menyangkut 40% dari cost yang ada di tiket pesawat. Besok saya panggil saja," kata Jokowi.[dem]

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

UPDATE

Muktamar NU Turut Gerakan Ekonomi Masyarakat

Kamis, 27 Agustus 2026 | 16:22

Puan Anggap Santai Ocehan Budi Arie soal Percepatan Pemilu

Kamis, 27 Agustus 2026 | 16:11

Ada Angka Favorit Prabowo di Balik Muktamar NU

Kamis, 27 Agustus 2026 | 16:09

Bisnis Makin Kompleks, Profesi PPGA Disiapkan untuk Kelola Risiko Kebijakan dan Politik

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:58

Prabowo Tiba di Lokasi Muktamar ke-35 NU, Disambut Rais 'Aam hingga Gus Yahya

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:58

LKPP 2025 Kembali Raih WTP ke-10 Sejak 2016, Ini Catatan Purbaya

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:54

Menkop Ingin Koperasi dan Pariwisata Kerek Ekonomi Daerah

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:51

IPW Minta Dugaan Penipuan Rp58,5 Miliar Libatkan Perwira Polri Diuji Profesional

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:51

KPK Panggil Mantan Pj Bupati Muara Enim Hingga Petinggi Swasta di Kasus Suap Edison

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:46

Jangan Sampai UU Perampasan Aset Buka Celah Penyalahgunaan Wewenang

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:43

Selengkapnya