BELAKANGAN ini, saya menyoroti pemberitaan di media massa yang juga mewarnai informasi media sosial (medsos). Ada sebuah pesan yang saya tangkap terutama menyangkut proses penegakan hukum di Indonesia.
Saya menilai proses penegakan hukum terkesan hanya mengusut kasus-kasus yang melibatkan lawan politik dari Presiden Joko Widodo (Jokowi), terutama mereka yang tergabung di Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.
Sejumlah aktivis dan politisi yang berseberangan dengan pemerintah mulai diproses hukum. Mulai dari Ratna Sarumpaet yang disinyalir menyebarkan informasi tidak benar terkait penganiayaan yang dialami.
Musisi Ahmad Dhani menjadi sasaran berikutnya. Pencipta Lagu 212 itu diproses hukum atas dugaan kasus pencemaran nama baik yang menyeretnya ke depan persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya.
Lalu, Ketua Umum PA 212 Slamet Maarif diproses karena dugaan tindak pidana dalam acara Tabligh Akbar PA 212 Solo Raya, di wilayah Gladag pada Minggu (13/1/2019). Selain mereka bertiga itu, masih terdapat nama-nama lain diantaranya seperti Buni Yani.
Melihat hal ini, saya meminta aparat penegak hukum meliputi Polri dan Kejaksaan untuk memproses seseorang berdasarkan aturan hukum yang berlaku. Apabila seseorang melakukan pelanggaran, maka harus ada unsur-unsur pidana yang menjadi dasar seseorang diproses hukum.
Jangan sampai malah menimbulkan kesan aparat penegak hukum menjadi alat untuk mengkriminalisasi orang-orang yang punya pemikiran berseberangan dengan pemerintah.
Dan, apabila seseorang yang tidak ditemukan unsur pidana dalam perbuatan yang dilakukan, maka sudah selayaknya orang itu dibebaskan. Sebab, mengacu pada Undang-Undang Dasar 1945, Indonesia itu negara hukum bukan negara yang didasarkan pada kekuasaan.
[***]
DarmansyahPenggiat Media Sosial
