SEMAKIN lama waktu yang dibelanjakan seseorang dalam menunggu penyelesaian tindak pidana, maka kekhawatiran adanya peluang terjadinya masalah ketidakadilan dalam menegakkan hukum menjadi semakin lebih besar.
Dengan waktu tunggu yang semakin lama, muncullah peluang terjadinya kegiatan jalan pintas. Jalan pintas untuk mempercepat proses penyelesaian tindak pidana yang semula lambat menjadi tepat waktu.
Apabila dapat dipercepat, berarti terdapat pula peluang terjadinya proses untuk memperlambat penyelesaian suatu tindak pidana. Di sinilah awal mula muncul peluang terjadinya pasar gelap dalam penyelesaian tindak pidana. Pasar gelap yang memperbesar peluang terjadinya fenomena mafia peradilan.
Latar belakang ditemukannya mafia peradilan pada masa yang lalu, maka pada sisi lain muncul fenomena persepsi hukum berat sebelah.
Hukum terpersepsikan tumpul ke atas, hukum tajam ke bawah. Muncul pula persepsi sentimen negatif berupa persoalan seharga kambing, namun proses keadilan dalam menegakkan hukum terpersepsikan menghabiskan biaya seharga sapi.
Kelebihan beban pekerjaan dibandingkan kapasitas dalam menyelesaikan tindak pidana adalah menjadi cikal bakal terjadinya isu masalah keadilan dalam penegakan hukum.
Masalah yang dipicu oleh lamanya waktu mengantri dalam penegakan hukum. Masalah yang timbul dari ketidaksamaan pada peluang waktu tunggu dalam pelayanan proses penyelesaian tindak pidana
Diketahui jumlah tindak pidana sebanyak 352.936 tahun 2015 di tingkat Kepolisian Daerah berdasarkan data dari Biro Pengendalian Operasi Mabes Polri tahun 2018. Jumlah tindak pidana naik menjadi 357.197 tahun 2016.
Persoalannya adalah persentase penyelesaian tindak pidana sebesar 58,13 persen (205.162 kasus) tahun 2015 dan sebesar 58,74 persen (209.818 kasus) tahun 2016.
Ketika kapasitas penyelesaian tindak pidana lebih kecil dibandingkan kedatangan jumlah tindak pidana, maka terjadilah masalah klasik berupa meningkatnya waktu yang dibelanjakan oleh terpidana dan pelapor untuk menunggu penyelesaian peristiwa tindak pidana.
Dengan kapasitas penyelesaian yang seperti itu, maka terjadilah deret aritmatika persoalan akumulasi penyelesaian tindak pidana. Misalkan tahun 2015 sebagai tahun dasar, maka terdapat 147.774 kasus tersisa tahun 2015 yang belum diselesaikan dan sebanyak 147.379 tahun 2016.
Sementara proses hukum tindak pidana berlanjut ke kejaksaan dan kehakiman, dan seterusnya sampai suatu penyelesaian tindak pidana mencapai inkrah.
Akan tetapi, upaya untuk menaikkan kapasitas penyelesaian tindak pidana terkendala oleh semakin besarnya akumulasi utang pemerintah, yang lebih memprioritaskan pendanaan untuk membiayai pembangunan infrastruktur.
Pembangunan yang waktu untuk balik modal berjangka lebih panjang dibandingkan masalah antrian penyelesaian tindak pidana.
Misalnya, tarif infrastruktur jalan tol tidak ditetapkan atas dasar kemampuan konsumen terendah dalam membayar berdasarkan mekanisme penetapan harga dalam kebijakan ekonomi publik.
Masalah baru, yang berpotensi menambah kedatangan akumulasi pelaporan penegakan hukum.
[***]
Penulis adalah peneliti INDEF dan pengajar Universitas Mercu Buana.
