Berita

Peringatan 40 tahun Revolusi Islam Iran/Repro

Dunia

Dubes Mohammadi: Iran Negara Demokratis Beragama

SELASA, 12 FEBRUARI 2019 | 13:31 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

40 tahun berlalu pasca Revolusi Islam bersejarah, Iran kini tumbuh menjadi merupakan negara demokratis, namun tetap berakar pada agama.
 
Begitu kata Dutabesar Iran untuk Indonesia Valiollah Mohammadi, pada peringatan 40 tahun Revolusi Islam Iran yang digelar di Jakarta awal pekan ini.
 
"Republik Islam Iran telah berdiri secara demokratis berdasarkan 98,88 persen suara rakyat yang menginginkan terciptanya religious democracy atau demokrasi agama," kaya Dubes Mohammadi, seperti keterangan yang diterima redaksi (Selasa, 12/2).
 

 
"Hari ini, setelah 40 tahun berjalan, kami dengan penuh percaya diri mengumumkan bahwa Iran, dengan dukungan penuh dan antusias rakyanya, telah berhasil menjadi negara yang paling stabil di wilayah Timur Tengah yang penuh dengan kemelut dan perpecahan," tambahnya.
 
Lebih lanjut dia menegaskan bahwa Iran merupakann negara yang berdiri di atas prinsip demokrasi.
 
"Secara sosial, Republik Islam Iran dibangun berdasarkan prinsip-prinsip keagamaan yang demokratis dan sepanjang perjalanan selama 40 tahun ini," jelasnya.
 
kami telah menjadi saksi terselenggaranya lebih dari 40 pemilihan umum demokratis yang selama ini menjadi peristiwa langka di wilayah Timur Tengah," tambah Dubes Mohammadi.
 
Dia menjelaskan bahwa dalam perspektif kemajuan sosial, Iran adalah salah satu negara paling demokratis di dunia karena masyarakatnya terdiri dari percampuran berbagai etnis agama, politik dan kepercayaan yang hidup secara harmonis dan bebas dalam menyampaikan pendapat.
 
"Iran, sejak dahulu kala, telah merangkul berbagai penganut kepercayaan seperti Muslim, Kristen baik Katolik atau Protestan, Zoroastrianisme dan Yahudi yang semuanya telah diberikan kesetaraan hak sosial dan benar-benar bebas dalam melaksanakan ritual serta upacara keagamaan mereka," tutupnya. [mel]

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya