Berita

Laode M Syarif dan Rob Fenn/RMOL

Hukum

Lewat Beneficial Ownership, Seluruh Perusahaan Harus Sebut Nama Pemiliknya

SENIN, 11 FEBRUARI 2019 | 23:56 WIB | LAPORAN:

Wakil Dutabesar Inggris untuk Indonesia Rob Fenn menyambangi Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kedatangannya bertujuan untuk mempererat kerja sama antara KPK dan Pemerintahan Inggris dalam pencegahan tindak pidana korupsi di berbagai sektor.

Kerja sama digelar seiring penerbitan Perppres 13/2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenai Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.

"Kami memprioritaskan kerja sama kami dengan KPK, pada beneficial ownership dari perusahaan," kata Fenn di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (11/2).


Inggris, sambungnya, merupakan negara pertama yang menerapkan sistem beneficial owner atau pemilik manfaat dari perusahaan. Situs itu dibuat tahun 2016 dan langsung diakses lebih dari dua miliar kali.

"Ini berarti para penjahat dan koruptor tidak dapat menyembunyikan hasil korupsi mereka mereka ditempat terpencil, tetapi kita tidak bisa santai, masih ada jalan panjang yang harus ditempuh untuk Inggris, untuk Indonesia dan negara lain yang serius memerangi korupsi," tutur Fenn.

Sementara itu, Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif mengatakan dengan adanya beneficial ownership, ke depan seluruh perusahaan baru harus menyebutkan siapa pemiliknya.

"Jadi para perusahaan yang didaftar baru di Indonesia, maka harus menyebutkan nama siapa pemilik. Kalau dulu pemilik utamanya, kan biasanya tidak ada di dalam struktur perusahaan, tetapi sebenarnya dikendalikan oleh orang itu, sekarang sudah ada peraturan presiden," tutur Laode.

Sebagai tindak lanjut dari kerja sama, tim penyidik dan penyelidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan dikirim ke Inggris untuk ikut pelatihan bersama dengan lembaga pemberantasan korupsi Inggris, Serious Fraud Office (SFO).

"KPK ingin belajar ke Inggris, khususnya tentang forensik accounting atau hal-hal lain yang dianggap lebih advance di sana, dan terus terang pada saat yang sama kami banyak melakukan penyelidikan dan penyidikan bersama dengan SFO," pungkasnya. [ian]

Populer

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

Kajari Bekasi Eddy Sumarman yang Dikaitkan OTT KPK Tak Punya Rumah dan Kendaraan

Sabtu, 20 Desember 2025 | 14:07

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

Terlibat TPPU, Gus Yazid Ditangkap dan Ditahan Kejati Jawa Tengah

Rabu, 24 Desember 2025 | 14:13

UPDATE

Ekonom: Pertumbuhan Ekonomi Akhir Tahun 2025 Tidak Alamiah

Jumat, 26 Desember 2025 | 22:08

Lagu Natal Abadi, Mariah Carey Pecahkan Rekor Billboard

Jumat, 26 Desember 2025 | 21:46

Wakapolri Kirim 1.500 Personel Tambahan ke Lokasi Bencana Sumatera

Jumat, 26 Desember 2025 | 21:45

BNPB: 92,5 Persen Jalan Nasional Terdampak Bencana Sumatera Sudah Diperbaiki

Jumat, 26 Desember 2025 | 21:09

Penerapan KUHP Baru Menuntut Kesiapan Aparat Penegak Hukum

Jumat, 26 Desember 2025 | 20:37

Ancol dan TMII Diserbu Ribuan Pengunjung Selama Libur Nataru

Jumat, 26 Desember 2025 | 20:26

Kebijakan WFA Sukses Dongkrak Sektor Ritel

Jumat, 26 Desember 2025 | 19:56

Dua Warga Pendatang Yahukimo Dianiaya OTK saat Natal, Satu Tewas

Jumat, 26 Desember 2025 | 19:42

21 Wilayah Bencana Sumatera Berstatus Transisi Darurat

Jumat, 26 Desember 2025 | 19:32

Jangan Sampai Aceh jadi Daerah Operasi Militer Gegara Bendera GAM

Jumat, 26 Desember 2025 | 18:59

Selengkapnya