Berita

Laode M Syarif dan Rob Fenn/RMOL

Hukum

Lewat Beneficial Ownership, Seluruh Perusahaan Harus Sebut Nama Pemiliknya

SENIN, 11 FEBRUARI 2019 | 23:56 WIB | LAPORAN:

Wakil Dutabesar Inggris untuk Indonesia Rob Fenn menyambangi Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kedatangannya bertujuan untuk mempererat kerja sama antara KPK dan Pemerintahan Inggris dalam pencegahan tindak pidana korupsi di berbagai sektor.

Kerja sama digelar seiring penerbitan Perppres 13/2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenai Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.

"Kami memprioritaskan kerja sama kami dengan KPK, pada beneficial ownership dari perusahaan," kata Fenn di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (11/2).


Inggris, sambungnya, merupakan negara pertama yang menerapkan sistem beneficial owner atau pemilik manfaat dari perusahaan. Situs itu dibuat tahun 2016 dan langsung diakses lebih dari dua miliar kali.

"Ini berarti para penjahat dan koruptor tidak dapat menyembunyikan hasil korupsi mereka mereka ditempat terpencil, tetapi kita tidak bisa santai, masih ada jalan panjang yang harus ditempuh untuk Inggris, untuk Indonesia dan negara lain yang serius memerangi korupsi," tutur Fenn.

Sementara itu, Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif mengatakan dengan adanya beneficial ownership, ke depan seluruh perusahaan baru harus menyebutkan siapa pemiliknya.

"Jadi para perusahaan yang didaftar baru di Indonesia, maka harus menyebutkan nama siapa pemilik. Kalau dulu pemilik utamanya, kan biasanya tidak ada di dalam struktur perusahaan, tetapi sebenarnya dikendalikan oleh orang itu, sekarang sudah ada peraturan presiden," tutur Laode.

Sebagai tindak lanjut dari kerja sama, tim penyidik dan penyelidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan dikirim ke Inggris untuk ikut pelatihan bersama dengan lembaga pemberantasan korupsi Inggris, Serious Fraud Office (SFO).

"KPK ingin belajar ke Inggris, khususnya tentang forensik accounting atau hal-hal lain yang dianggap lebih advance di sana, dan terus terang pada saat yang sama kami banyak melakukan penyelidikan dan penyidikan bersama dengan SFO," pungkasnya. [ian]

Populer

Jaksa Belum Yakin Hasil Forensik Ijazah Jokowi

Rabu, 06 Mei 2026 | 18:31

Abu Janda Cs Jangan Sampai Lolos

Minggu, 10 Mei 2026 | 02:00

Sikap Dudung Pasang Badan Bela Seskab Teddy Berlebihan

Rabu, 06 Mei 2026 | 03:39

Wali Murid Sekolah Islam Terpadu di Tangerang Korban Investasi Bodong Lapor Polisi

Minggu, 10 Mei 2026 | 02:13

Nama Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terseret di Dakwaan Bos Blueray Cargo

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:16

Profil Achmad Syahri Assidiqi: Legislator Gerindra 'Gamer' Anak Eks DPR RI

Selasa, 12 Mei 2026 | 20:12

PSI Ketar-ketir Lawan Jusuf Kalla

Jumat, 08 Mei 2026 | 06:47

UPDATE

Lazismu Kupas Fikih Dam Haji: Daging Jangan Menumpuk di Satu Titik

Jumat, 15 Mei 2026 | 02:12

Telkom Gandeng ZTE Perkuat Pengembangan Infrastruktur Digital

Jumat, 15 Mei 2026 | 01:51

Menerima Dubes Swedia

Jumat, 15 Mei 2026 | 01:34

DPD Minta Pergub JKA Dikaji Ulang dan Kedepankan Musyawarah di Aceh

Jumat, 15 Mei 2026 | 01:17

Benarkah Negeri ini Dirusak Pak Amien?

Jumat, 15 Mei 2026 | 00:42

Pendidikan Tinggi sebagai Arena Mobilitas Vertikal Simbolik

Jumat, 15 Mei 2026 | 00:37

KNMP Diharapkan Mampu Wujudkan Hilirisasi Perikanan

Jumat, 15 Mei 2026 | 00:22

Tuntutan Seret Jokowi ke Pengadilan terkait Kasus Nadiem Mengemuka

Jumat, 15 Mei 2026 | 00:02

Pembangunan SR Masuk Fase Darurat, Ditarget Rampung Juni 2026

Kamis, 14 Mei 2026 | 23:33

Harga Minyakita Masih Tinggi, Pengangkatan Wamenko Pangan Dinilai Percuma

Kamis, 14 Mei 2026 | 23:18

Selengkapnya