Berita

Jamal Khashoggi/Net

Dunia

Saudi Tidak Perlu Penyelidikan PBB Dalam Kasus Pembunuhan Jamal Khashoggi

SENIN, 11 FEBRUARI 2019 | 20:58 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Arab Saudi tidak memerlukan penyelidikan yang dipimpin oleh PBB atau penyelidikan internasional terhadap kasus pembunuhan wartawan senior Jamal Khashoggi. Saudi memiliki sistem hukum yang kompeten dan dapat menangani masalah ini.
 
Begitu tegas Menteri Negara Saudi Untuk Urusan Luar Negeri, Adel al-Jubeir mengatakan kepada program TV Amerika Serikat Face the Nation pada hari Minggu (10/2).
 
Dalam kesempatan itu dia mengatakan bahwa pembunuhan Khashoggi di konsulat Saudi di Turki pada 2 Oktober tahun lalu adalah tragedi besar-besaran. Dia juga membantah bahwa itu disetujui oleh kepemimpinan Arab Saudi.
 

 
Pernyataan itu membantah laporan badan-badan intelijen Amerika Serikat yang menyimpulkan bahwa pembunuhan itu hampir pasti membutuhkan persetujuan penguasa kerajaan secara de facto, Putra Mahkota Mohammed bin Salman (MBS). Pada bulan Desember tahun lalu, para senator Amerika Serikat mendukung tindakan yang menuduh MBS memerintahkan pembunuhan Khashoggi.
 
"Putra mahkota tidak ada hubungannya dengan ini," kata Jubeir.
 
"Tidak ada perintah yang diberikan untuk membunuh Jamal Khashoggi dan seluruh negara terkejut dengan ini," tegasnya.
 
"Itu adalah kesalahan. Itu dilakukan oleh para pejabat pemerintah Saudi yang bertindak di luar lingkup wewenang mereka. Raja memerintahkan penyelidikan," tegas Jubeir seperti dimuat ulang Al Jazeera.[mel]

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya