Berita

Kakak Raja Thailand/Net

Dunia

KPU Thailand Diskualifikasi Kakak Raja Dari Bursa Calon PM

SENIN, 11 FEBRUARI 2019 | 20:28 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Komisi Pemilihan Umum Thailand mendiskualifikasi kakak perempuan Raja Maha Vajiralongkorn, yakni Puteri Ubolratana sebagai calon perdana menteri.
 
Komisi tersebut pada hari ini (Senin, 11/2) merilis daftar resmi kandidat partai untuk perdana menteri tanpa nama Putri Ubolratana di dalamnya.
 
Dikabarkan Channel News Asia, daftar itu mengecualikan Puteri Ubolratana karena setiap anggota keluarga kerajaan datang dalam penerapan aturan yang sama yang mengharuskan raja berada di atas politik dan netral secara politik.
 

 
Sebelumnya, sang puteri mencuri perhatian karena menerima tawaran untuk maju sebagai calon perdana mentri Thailad dari Partai Raksa Chart, sebuah gerakan populis yang diambil dari para pendukung mantan perdana menteri Thaksin Shinawatra yang digulingkan.
 
Pemilu sendiri dijadwalkan akan digelar pada 24 Maret mendatang dan merupakan pemilu yang pertama sejak kudeta militer 2014 menggulingkan pemerintah pro-Thaksin. [mel]

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya