Berita

Ilustrasi/Net

Dunia

Belanda Segera Akui Jalur Gaza Dan Tepi Barat Sebagai Tempat Kelahiran

SENIN, 11 FEBRUARI 2019 | 10:57 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Pemerintah Belanda mengumumkan akan mulai mengakui Jalur Gaza dan Tepi Barat yang diduduki, termasuk Yerusalem Timur, sebagai tempat kelahiran resmi bagi warga Palestina yang lahir di negara itu setelah pendirian Israel.
 
Walaupun Belanda belum mengakui Palestina sebagai sebuah negara, namun Belanda akan mengakui wilayah Palestina tersebut sebagai asal mula kelahiran bagi mereka yang lahir setelah 15 Mei 1948, ketika mandat Inggris secara resmi berakhir.
 
Pengumuman ini dibuat oleh Sekretaris Negara Belanda Raymond Knops di Den Haag (Minggu, 10/2).
 

 
Menurut keterangan Kementerian Dalam Negeri Belanda, seperti dimuat Al Jazeera, Knops mengatakan Jalur Gaza dan Tepi Barat yang diduduki akan ditambahkan ke daftar wilayah yang diterima oleh catatan sipil Belanda.
 
Menurut pernyataan itu, Knops mencatat bahwa kategori baru ini sesuai dengan sudut pandang Belanda bahwa Israel tidak memiliki kedaulatan atas wilayah-wilayah ini, serta penolakan Belanda untuk mengakui Palestina sebagai sebuah negara.
 
Dia mengatakan, kategori baru ini mencerminkan ketentuan yang disepakati dalam Kesepakatan Damai Oslo yang ditandatangani oleh Israel dan Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) pada tahun 1990an dan dalam resolusi Dewan Keamanan PBB berikutnya.
 
Satu-satunya opsi yang sebelumnya tersedia untuk Palestina di Belanda adalah "Israel" dan "tidak diketahui". Opsi "tidak diketahui" baru ditambahkan pada tahun 2014 karena warga Palestina telah memprotes menempatkan Israel sebagai tempat kelahiran mereka.
 
Keputusan itu diambil setelah seorang pria Belanda asal Palestina menuntut Belanda di depan Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa. Dia menuntut haknya untuk mendaftar sebagai kelahiran Palestina, bukan sebagai seorang warga Israel.[mel]

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya