Berita

Puteri Ubolratana/Net

Dunia

Nominasikan Kaka Raja Thailand, Partai Pro-Thaksin Berpotensi Didiskualifikasi

MINGGU, 10 FEBRUARI 2019 | 21:49 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Partai politik Thailand yang mencalonkan kaka perempuan Raja Thailand, yakni Puteri Ubolratana sebagai kandidat perdana menteri dalam pemilu mendatang, Thai Raksa Chart, berpotensi dilarang ikut ambil bagian dalam pemilu Maret mendatang.
 
Reuters akhir pekan ini memuat, Komisi Pemilihan Umum Thailand akan bertemu pada hari Senin besok (11/2) untuk mempertimbangkan pencalonan Putri Ubolratana.
 
Aktivis Thailand bersiap mengajukan petisi untuk mendiskualifikasi partai Thai Raksa Chart, yang menominasikan sang putri.
 

 
"Pengumuman kerajaan menjelaskan bahwa partai tersebut melanggar hukum pemilu," kata aktivis Thailand Srisuwan Janya yang juga merupakan sekretaris jenderal Asosiasi untuk Perlindungan Konstitusi.
 
Srisuwan mengatakan pengaduannya kepada Komisi Pemilihan akan memintanya untuk merekomendasikan agar Mahkamah Konstitusi membubarkan partai.
 
Pencalonan sang putri sendiri diketahui menarik teguran cepat dari Raja Maha Vajiralongkorn, adik sang putri, yang mengeluarkan pernyataan beberapa jam kemudian dengan mengatakan bahwa tidak pantas bagi anggota keluarga kerajaan untuk terjun ke dunia politik.
 
Pemilu 24 Maret mendatang adalah yang pertama digelar sejak kudeta militer pada 2014 menjatuhkan pemerintahan pro-Thaksin yang terpilih.
 
Pemimpin junta saat ini, Prayuth Chan-ocha, juga bertarung memperebutkan perdana menteri, sebagai kandidat partai pro-militer.
 
Pencalonan kakak perempuan Raja Thailand sendiri merupakan langkah mengejutkan banyak pihak.
 
Komisi Pemilihan memiliki waktu hingga Jumat pekan depan untuk memutuskan pencalonan sang putri. [mel]

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya