Berita

1MDB/Net

Dunia

Goldman Sachs Berencana Pangkas Bonus Di Tengah Skandal Keuangan 1MDB

SABTU, 09 FEBRUARI 2019 | 22:56 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Bank investasi bergengsi, Goldman Sachs mengumumkan bahwa mereka dapat menahan bonus jutaan dolar bagi mantan kepala eksekutif Lloyd Blankfein dan dua pensiunan eksekutif lainnya.
 
Langkah ini tergantung pada hasil penyelidikan yang sedang berlangsung terhadap skandal dana Malaysia (1MDB).
 
Bonus pertama kali disetujui pada tahun 2011 dan pembayaran tahunan tergantung pada kinerja perusahaan selama delapan tahun berikutnya.
 

 
Sementara itu, menurut dokumen sekuritas Amerika Serikat, dalam kasus Blankfein, bonus dimulai pada angka 7 juta dolar AS dan bisa mencapai hampir dua kali lipat.
 
Di luar bonus, Goldman juga mengatakan bisa mencabut kembali kompensasi dari chief executive saat ini, David Solomon, dan dua eksekutif senior saat ini, yakni presiden John Waldron dan chief financial officer Stephen Scherr.
 
Solomon dibayar 23 juta dolar AS tahun lalu, termasuk 15,4 juta dolar AS dalam opsi saham.
 
The Guardian akhir pekan ini (Sabtu, 9/2), memuat bahwa pengumuman pemangkasan bonus dimaksudkan sebagai pesan bagi pemegang saham yang kecewa dengan skandal korupsi yang telah merusak citra bank tersebut.
 
Dewan direksi, menurut dalah satu sumber anonim, ingin para pemegang saham tahu bahwa pihak bank tidak buta terhadap gawatnya situasi. Meski begitu, mpesan itu tidak dimaksudkan sebagai pengakuan atas kesalahan.
 
Sebelumnya, para ahli mengatakan bahwa Goldman Sachs bisa menghadapi denda sekitar 2 milyar dolar AS berdasarkan kasus pidana terkait 1MDB.
 
Pada bulan Januari, Solomon meminta maaf kepada Malaysia atas skandal dan keterlibatan mantan mitra Goldman Tim Leissner, yang mengaku bersalah melanggar undang-undang anti-penyuapan dan pencucian uang Amerika Serikat. [mel]

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya