Berita

Brexit/Net

Dunia

Tangani Dampak Brexit, Spanyol Rekrut 1.700 Pekerja Publik Baru

SABTU, 09 FEBRUARI 2019 | 09:28 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Pemerintah Spanyol menyetujui sebuah dekrit untuk merekrut 1.735 pekerja publik baru untuk menangani konsekuensi Brexit, khususnya di bidang perbatasan dan pengawasan bea cukai. Dekrit disetujui pada Jumat (8/2).
 
Pemerintah Sosialis ingin mayoritas pekerja tersebut dipekerjakan sebelum 29 Maret 2019, terlepas dari apakah Inggris akan mencapai kesepakatan dengan Uni Eropa atau tidak.
 
"Pemerintah saat ini memiliki sarana yang diperlukan untuk menangani kerangka hubungan setelah Inggris keluar dari Uni Eropa, tetapi harus memperkuat ketersediaan pekerja publik di sektor-sektor tertentu," begitu pernyataan yang dirilis pemerintah Madrid, seperti dimuat Channel News Asia.
 

 
Spanyol bertujuan untuk memiliki lebih banyak pekerja di bandara dan pelabuhan serta untuk memperkuat kontrol pada impor dan ekspor, serta bantuannya kepada sekitar 300.000 warga Inggris yang tinggal di negara Gibraltar.
 
Diketahui bahwa Gibraltar, yang ekonominya bergantung pada perbatasan terbuka dengan Spanyol, memberikan suara sangat besar untuk tetap berada di Uni Eropa dalam referendum Inggris 2016. [mel]

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya