Gejolak di PT Pos Indonesia berlanjut. Kemarin, ratusan pekerja PT Pos, atau biasa disebut Pak Pos, berunjuk rasa lagi. Sejumlah tuntutan mereka sampaikan. Antara lain, pergantian direksi karena telatnya pembayaran gaji.
Jam belum menunjukkan pukul sembilan pagi, saat Deni Sutarya, tiba di depan Gedung Pos Ibu Kota Jakarta. Semangat terliÂhat di wajahnya. Langkahnya bergegas. Dia mendapati reÂkan-rekannya sudah lebih dulu sampai di depan gedung yang berada di Sawah Besar, Jakarta Pusat itu.
Deni mengenakan baju oranye. Khas pegawai PT Pos. Samaseperti ratusan rekannya yang ikut melakukan aksi. Tanpa ragu, Deni masuk ke kerumunan masÂsa. Dia ikut mengangkat tangannya, saat orator memekikkankalimat yang membangkitkan semangat massa.
Dua jam lebih dia berada di sana. Namun, wajah Deni belumterlihat lelah. Selanjutnya, Kantor Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) jadi tujuan para Pak Pos. Aksi jalan kaki, alias long march jadi pilihan. Tak tampak keraguan, jarak sekitar 3 kilometer (Km) ditempuhnya.
Tak berbeda dengan di lokasi sebelumnya, di depan Kantor Kementerian BUMN, Pak Pos juga menyerukan tuntutan yang sama. Pergantian direksi. Hanya, kali ini ditujukan ke Menteri BUMN. Deni tak mau ketingÂgalan. Sesekali dia ikut berteriak penuh semangat.
Dari Kementerian BUMN, para Pak Pos bergerak ke Istana untuk menyuarakan hal yang sama. Deni pun ikut serta aksi di tiga tempat ini, dari pagi hingga siang.
Deni, sebenarnya sudah berÂstatus Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sejak Agustus 2017. Namun, menurutnya, PHK itu tidak sah. Hingga kini, dia masih berjuang di Pengadilan Hubungan Industrial (PHI).
"Yang berhak menentukan saya PHK atau tidak, hakim PHI," ujar Deni, saat ngobrol.
Terkait kondisi saat ini, dia mengaku telah memprediksi sejak lama. Makanya, dia menÂdukung apa yang diperjuangkan rekan-rekannya. Dia mendukung adanya pergantian direksi. Hal itu, tertuang dalam hasil pertemuan perwakilan massa dengansalah satu kepala bagian di Kementerian BUMN.
Pertemuan itu menghasilkan keputusan. Tapi, tidak dijelaskan waktu pelaksanaan keputusan itu. Hanya disebut, secepatnya. "Yang pasti, yang tahu kapan akan diganti itu kan Menteri BUMN dan Presiden," ujarnya.
Deni bilang, sejak bekerja di PT Pos Indonesia pada 1992, baru kali ini gaji tertunda. Biasanya, selalu dibayar tanggal 1, setiap bulan. Alasan penundaan, karena ada demonstrasi karyawan pada 28 Januari lalu, menurutnya, tak bisa diterima.
Pasalnya, gaji adalah hak dasar karyawan. Saat ini, jumlah karyawan PT Pos sekitar 28 ribu orang. "Ditambah keluarganya, ada berapa yang nggak makan? Nggak masuk akal," herannya.
Dia mensinyalir, aliran keuanganperusahan tengah terÂganggu. Soalnya, tidak mungkin gajisampai tertunda. Katanya lagi, bulan ini bisa saja gaji ditunda dari tanggal 1 ke tanggal 4, tapi bulan depan belum ada kepastian. "Duit dari mana? Uang nggak ada. Pinjam lagi?" tanyanya.
Dia menambahkan, dalam pernyataan yang dibuat direksi tanggal 1 Februari 2018, demonÂstrasi mengganggu kemitraan perusahaan. Akibatnya, mitra menarik investasi. Perusahaan tidak jadi dapat pinjaman. Menurut Deni, itu berarti perusaÂhaan sudah mengakui tak punya uang. "BUMN macam apa? Masa untuk gaji harus pinjam," ujarnya.
Terpisah, PT Pos Indonesia menyatakan, penundaan pemÂbayaran gaji baru pertama kali. Kepala Regional 4 Pos Indonesia Jakarta Pupung Purnama mengaÂtakan, perusahaan memiliki alaÂsan terkait keputusan penundaan pembayaran gaji. "Ada beberapa poin," ujarnya.
Sebelumnya, PT Pos memberi pernyataan resmi tentangpenundaan gaji tersebut. Penundaan gaji dilakukan sebagai buntutdemo pegawai. "Sehingga, membuat perusahaan harus mengatur ulang kondisi keuangannya," ucapnya.
Tuntutan Pak Pos Didengarkan Anak Buah Menteri BUMNTiga tempat jadi lokasi demonÂstrasi Pak Pos yang tergabung dalam Serikat Pekerja Pos Indonesia Kuat Bermartabat (SPPI KB) di Jakarta, kemarin.
Ada ratusan Pak Pos yang ambil bagian. Bukan cuma dari Jakarta. Beberapa di antaranya, berasal dari luar kota.
Sejak pagi hari, massa berpakaianoranye telah memadati jalan di depan Gedung Pos Ibukota. Massa datang membawa spanduk.
Isinya, beberapa tuntutan terhadap perusahan. Meminta direksi diganti. Satu unit mobil komando, jadi tempat orator menyampaikan aspirasi.
Aksi berjalan kondusif. Beberapa aparat kepolisian dari Polsek Sawah Besar juga terlihat melakukan penjagaan di lokasi.
Selanjutnya, aksi bergeser ke kantor Kementerian BUMN. Sekitar jam 11 siang. Massa melakukan long march dari Gedung Pos Ibukota, ke kantor kementerian yang dipimpin Rini Soemarno itu.
Di sini, peserta aksi meminta Rini mengevaluasi kinerja jajaÂran direksi. Menurut massa, itu demi menyelamatkan PT Pos Indonesia dari masalah yang dihadapinya.
Wahab, salah seorang koordinator aksi dari SPPI KB menyebut, ada 1.000 orang yang ikut aksi di depan Kementerian BUMN. Para pekerja itu, jelas Wahab, berasal dari pegawai PT Pos Indonesia di sekitar Jabodetabek. Jumlahnya menÂcapai setengahnya.
"Setengah lagi dari luar Jabodetabek," ucap Wahab.
Di sini, 11 perwakilan massa diterima pihak Kementerian BUMN. Pertemuan berlangsung selama tiga jam. Mahmud, Kepala Bidang 1B Usaha Pertambangan, Industri Strategis dan Media Kementerian BUMN, menyebut, diterimanya perwakilan massa sebagai bukti keseriusan pihaknya.
"Kami memperhatikan. Kami sudah terima dan akan kami laporkan ke atasan," ujar Mahmud.
Sekitar jam 1 siang, massakembali melakukan long march. Kali ini, tujuannya Istana Merdeka. Tepatnya, Taman Pandang Istana. Namun, tak ada perwakilandari Istana yang bisa ditemui. Massa pun membubarkan diri sebelum jam 3 sore. ***
