Siapapun Presidennya, Menteri Agama Dari NU

SAAT Pileg, Pilkada, terutama Pilpres, suara NU selalu diperebutkan.

Pertama, karena warga NU sangat besar jumlahnya. Konon kabarnya 91 juta. Jumlah  ini memang perlu diverifikasi lagi. Yang pasti, suara NU paling besar diantara ormas yang ada di Indonesia. Kedua, dalam politik, suara NU tak pernah solid.

Secara organisatoris, NU tak berpolitik praktis. Pengalaman panjang terjun di politik membuat NU belajar, lalu setelah dievaluasi, pada akhirnya memutuskan untuk tidak ikut berpolitik praktis. 1984 NU kembali ke Khittah setelah tahun 1952 sempat jadi parpol.

Secara personal, setiap warga NU bebas untuk berpolitik praktis. Tapi, tak boleh bawa-bawa bendera NU. Nggak boleh klaim punya otoritas tunggal sebagai pemilik sertifikat NU. Itu aturan normatifnya.

Kendati demikian, tak sedikit yang tergoda dan bahkan ingin dan menawarkan diri untuk digoda oleh kepentingan politik praktis. Narasi ketum PBNU, K.H. Said Agil Siradj (SAS), yang meminta warga NU dukung Paslon tertentu adalah bagian dari bukti adanya godaan itu.

Apakah seruan ketum PBNU itu diikuti? Sebagian ada yang ikut, sebagian yang lain menolak.

Sejumlah cucu pendiri NU justru protes terhadap ajakan ketum PBNU. Mereka menganggap langkah SAS menyalahi aturan dan melanggar khittah NU.

Gambaran di atas ingin mengungkap betapa NU secara politik tidak pernah solid. Baik ketika jadi partai, lebih-lebih pasca Khittah. Kondisi ini membuka peluang bagi parpol dan paslon capres-cawapres berebut masuk, dan menjajakan dagangan politiknya.

NU adalah ormas yang warganya terbuka bagi setiap kepentingan politik untuk masuk. Setiap warga NU secara kelompok atau personal bebas menentukan pilihan politiknya, bahkan bisa melakukan negosiasi dan kesepakatan-kesepakatan dengan parpol, caleg maupun Paslon. Tak ada larangan dari organisasi.

Kelompok bisa dalam pengertian pesantren, dan personal biasanya direpresentasikan oleh kiyai, mubaligh atau pengasuh pesantren.

Para tokoh NU ini punya pengaruh signifikan. Bergantung besar-kecilnya pesantren, dan tua-mudanya usia pesantren. Semakin banyak santri dan tua usia pesantren, semakin diperhitungkan kekuatan pengaruhnya. Tentu juga negosiasinya.

Di mata politisi, para tokoh yang punya pengaruh adalah agen potensial untuk diajak kerjasama menyuarakan kepentingan politiknya. Karena itu, para tokoh ini akan selalu jadi rebutan parpol, para politisi, dan terutama Paslon

Fenomena 'doa K.H. Maemoen Zubair' yang akhir-akhir ini ramai diperbincangkan publik setelah "insiden Rommy" adalah bagian dari perebutan dukungan. Apalagi kiai sepuh ini punya pengaruh besar, terutama di wilayah Jawa bagian Pantura.

Dari Banyuwangi hingga Cirebon, pengaruh Mbah Moen, panggilan kiyai yang sekarang berusia 93 tahun ini, sangat besar.

Para santri Mbah Moen yang sekarang sudah jadi tokoh dan ulama di berbagai daerah yang menyebar di Jawa masing-masing memiliki pengaruh cukup signifikan. Remote dan mazhab politik mereka ada di fatwa Mbah Moen.

Ketidaksolidan suara NU sebagai konsekuensi khittah, di satu sisi memang tidak pernah bisa membentuk solidaritas yang mampu mendominasi kekuatan politik di Indonesia. Ini kelemahannya. Tapi di sisi lain, ini menguntungkan. Karena akan selalu berpeluang untuk jadi pemenang. Multi dukungan membuat warga NU tak pernah kalah dalam pilkada maupun pilpres.

Di Pilpres 2019 ini misalnya, sebagian warga NU ada yang mendukung Jokowi-Ma'ruf. Diantara tokohnya adalah K.H.Said Agil Siraj. Orang menyebut kelompok ini sebagai NU struktural. Malah ada yang bilang: NU-PKB.

Sebagian warga NU yang lain dukung Prabowo-Sandi. Diantara pendukung Prabowo-Sandi adalah K.H.Solahudin Wahid, K.H. Irfan dan K.H. Hasab Wahab Hasbullah dari Jombang. Ada juga K.H. Najih Maemoen Zubair, K.H.Muhammad Wafi Maemoen Zubair, K.H. Ahdal Abdurrahim dan K.H. Anam (Sarang). Dan hampir semua pengasuh pesantren di Lasem Rembang seperti K.H. Ahfas dan K.H. Ishaq juga mendukung Prabowo-Sandi.

Mereka adalah tokoh-tokoh berpengaruh di NU. Kelompok ini dikenal dengan NU kultural. Non-struktural dan non-PKB.

Siapapun pemenang di Pilpres 17 April 2019 nanti, NU tetap jadi pemenangnya. Apakah itu NU struktural-PKB atau kultural, itu soal lain.

Pilpres selesai, NU biasanya dapat jatah menteri agama. Jatah khusus. Ini kompensasi dukungan yang biasa dialokasikan untuk warga NU. Jika yang menang Jokowi-Ma'ruf, K.H. Said Agil Siradj akan diminta rekomendasinya.

Jika yang menang Prabowo-Sandi, nama bakal calon menteri agama mungkin akan diserahkan kepada poros Jombang dan Sarang Rembang.

Siapapun yang menang, usai pilpres NU akan bersatu lagi. NU struktural dan kultural akan bersama-sama lagi ngawal bangsa. Termasuk K.H.Said Agil Siradj ikut merapat ketika presidennya Prabowo? Tentu! Bahkan juga PKB.

2014 Kiai dari Cirebon ini dukung Prabowo. Prabowo kalah, sekarang dukung Jokowi. Kok gitu ya? Begitulah politik. Tak ada kawan dan lawan abadi. Gak usah baper!

Jika ada yang bilang kalau Prabowo-Sandi menang, jatah menteri agama akan diberikan kepada orang non-NU, berarti orang ini defisit pengetahuan dan informasi tentang politik. Jadi korban isu dan hoak pilpres. Baru sadar setelah nanti posisi menteri agama diisi orang NU. Pokoke: siapapun presidennya, menag-nya tetap dari NU. Titik![***]


Tony Rosyid
Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa