Bahas Pemurnian UUD, Mantan Ketua KPK: Tidak Berhubungan Dengan Pemilu

. Penyampaian aspirasi kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI bertajuk "Mengapa Kita Harus Kembali Ke UUD 1945" bukanlah acara politik praktis yang berkaitan dengan Pemilu 2019.

Hal itu ditegaskan mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Irjen (Purn) Taufiequrachman Ruki dalam sambutannya di Gedung MPR, Nusantara IV, Senayan, Jakarta (Rabu, 6/2).

"Acara ini tidak ada hubungannya dengan Pemilu dan politik praktis yang akan kita hadapi ke depan," ujar Ruki.

Acara yang dipeolpori oleh Gerakan Kebangkitan Indonesia (GKI) ini dihadiri oleh sejumlah tokoh nasional, aktivis, dan utusan partai politik yang masih peduli terhadap nasib bangsa.

"Atas mama Gerakan Kebangkitan Indonesia (GKI) ini tak berpikir yang lain, ada yang anggota parpol dari kedua calon, kami undang semuanya untuk kumpul bersama," tutur Ruki.

Menurutnya, UUD 1945 hasil amandemen telah jauh dari cita-cita proklamasi kemerdekaan. UUD hari ini adalah hasil amandemen 2002.

"UUD sekarang itu bukan UUD 1945 tapi UUD 2002," kata Ruki.

Hadir dalam acara tersebut, Ketua MPR Zulkifli Hasan, aktivis senior Hariman Siregar, Jenderal TNI (Purn) Agustadi Sasongko Purnomo, dana para purnawirawan TNI dan Polri.

"Hadir pula pada acara ini senior yang menjadi saksi ketika proklamasi, Bapak Letnan Jenderal TNI (Purn) Sayidiman Suryohadiprojo," tutuo Ruki. [rus]