Penandatanganan perjanjian bantuan hukum timbal balik (Mutual Legal Assitance-MLA) oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly dan Menteri Kehakiman Swiss Karin Keller-Sutter di Bernerhorf Bern, Swiss (Senin, 4/1) dinilai sebagai sebuah langkah yang sudah terlambat.
Pasalnya hal ini dilakukan menjelang masa pemerintahan Joko Widodo hampir selesai.
"Saya sangat tergoda untuk mengatakan hal ini sebagai
too late to be a good government," kata pengamat kebijakan politik Shohibul Anshor kepada
Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (5/2) malam.
Shohibul berharap, langkah yang diambil pemerintah ini sungguh-sungguh dan tidak sebatas mencari sensasi menjelang pemilu.
"Langkah ini tak boleh terkesan sebatas mencari sensasi menjelang pemilu atau terkesan sebagai langkah mempersulit lawan-lawan politik menghadapi pemilu," kata Sohibul.
Shohibul menjelaskan, Indonesia dan para elitnya, pasti terkait masa lalu.
"
We all made by Soekarno, we all made by Soeharto, we all made by Habibie, we all made by Gus Dur, we all made by Megawati, Soesilo Bambang Yudhoyono and Joko Widodo. Lalu kita mau membongkar borok masa lalu mulai dari tahun kapan hingga tahun kapan? Jejak kita berketerusan pada rangkaian sejarah itu, dan pertanyaan saya, pemerintahan mana yang mampu menggulung semua borok dari masa lalu itu tanpa pandang bulu?" tanya Shohibul.
[hta]
