Berita

Sergey Lavrov/Net

Dunia

Menlu Rusia: Uni Eropa Tidak Memediasi Krisis Di Venezuela

SENIN, 04 FEBRUARI 2019 | 18:52 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Posisi Uni Eropa di Venezuela bukan memediasi krisis, melainkan hanya memberikan ultimatum tanpa melihatkan semua pihak.

Begitu kata Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov awal pekan ini (Senin, 4/2). Dia mengecam langkah yang diambil Uni Eropa untuk mengakui pemimpin opisisi Venezuela Juan Guadio sebagai pemimpin sementara Venezuela.

"Uni Eropa yakin negara itu memiliki hak untuk mendikte kondisi untuk upaya mediasi internasional," kata Lavrov selama kunjungannya ke Bishkek, seperti dimuat Russia Today.


"Itu bukan mediasi. Itu adalah ultimatum," tambahnya.

Dia juga mengkritik Uni Eropa karena membentuk kelompok kontak di Venezuela, yang mencakup beberapa negara Uni Eropa dan Amerika Latin.

"Baik kita, maupun China, maupun Amerika Serikat tidak diundang," katanya seraya menyerukan bahwa semua pihak haru untuk berkumpul dan bernegosiasi terlebih dahulu.

Pernyataan Lavrov dikeluarkan tidak lama s setelah beberapa negara Uni Eropa, termasuk Inggris, Perancis, dan Spanyol, mengakui Juan Guaido sebagai presiden sementara negara itu setelah Presiden Venezuela Nicolas Maduro, dengan tegas menolak permintaan dari Uni Eropa untuk mengumumkan pemilihan cepat dalam delapan hari. Maduro telah mengumumkan bahwa pemilihan akan berlangsung sesuai jadwal, pada tahun 2025.

Lavrov menegaskan kembali bahwa Maduro siap untuk melakukan pembicaraan dengan oposisi tanpa prasyarat demi perdamaian nasional. Tetapi Guaido, yang didukung oleh Amerika Serikat dan Uni Eropa menolak negosiasi.

Guaido menyatakan bahwa bulan mendatang akan menjadi "titik puncak" dalam perjuangan oposisi untuk merebut kekuasaan dan menyerukan protes besar-besaran pada 12 Februari. [mel]

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

Mahfud MD: Mas Pandji Tenang, Nanti Saya yang Bela!

Rabu, 07 Januari 2026 | 05:55

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya