Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyampaikan pemerintah Vanuatu tidak memiliki good intention dengan memfasilitasi pemimpin United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) Benny Wenda ke dalam Komisi Tinggi Hak Asasi Manusia (KT HAM) PBB pada 25 Januari lalu.
Hal itu disampaikan Retno Marsudi seusai Rapat Kerja dengan Komisi I di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (31/1).
"Kenyataannya bahwa Vanuatu tidak memiliki
good intention dengan memasukkan Benny Wenda di dalam delegasinya. Dan juga komplain KT HAM karena di akhir pertemuan, tiba-tiba yang bersangkutan (Benny Winda) berbicara mengenai Papua," kata dia
Menlu Retno juga mengaku tidak kaget dengan apa yang dilakukan Benny Wenda yang menyusup di dalam delegasi. Pasalnya, Benny Wenda dinilai selalu manipulatif.
"Kita sendiri tidak kaget dengan apa yang dilakukan Benny Wenda. Jadi pattern yang dilakukan oleh Benny Wenda itu selalu satu, manipulatif dan yang kedua adalah fake news," tuturnya.
Sebelumnya, Vanuatu menyusupkan Benny Wenda, dalam delegasinya saat bertemu Komisioner Tinggi HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Jenewa, Swiss, 25 Januari lalu.
Di forum itu, Benny mengklaim telah menyerahkan petisi yang sudah ditandatangani 1,8 juta orang kepada Komisioner Tinggi HAM PBB, Michelle Bachelet.
Benny juga mengatakan bahwa di bawah pemerintahan Indonesia, warga Papua tak memiliki kebebasan berpendapat, berekspresi, dan berkumpul.
Selain itu, pada kesempatan itu Benny meminta Bachelet mengirim tim pencari fakta ke Papua untuk menyelidiki dugaan penggunaan senjata kimia di wilayah Indonesia paling timur itu.
[hta]
