Berita

Ilustrasi/Net

Nusantara

Impor Ugal-Ugalan, Rizal Ramli Sudah Sarankan Jokowi Hapus Sistem Kuota

RABU, 30 JANUARI 2019 | 21:43 WIB | LAPORAN:

Untuk memberantas praktik mafia dan kartel pangan, ekonom senior Indonesia DR Rizal Ramli sudah menyarankan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengubah mekanisme impor.

Hal itu disampaikan Rizal Ramli saat dirinya masih menjabat menteri di Kabinet Kerja.

"Waktu saya di kabinet saya sarankan ke Presiden Jokowi untuk kita hapuskan sistem kuota impor karena yang menikmati hanya segelintir, sembilan pemain," katanya dalam diskusi bertema 'Pangan Era Jokowi, Sudah Berdaulat?', Rabu (30/1).


Menurut Rizal Ramli, sistem kuota dalam mekanisme impor bahan pangan hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu. Bukan petani apalagi rakyat Indonesia.

Untuk itu, dia menyarankan pemerintah menerapkan sistem tarif dalam dalam proses pengadaan pangan dari luar negeri. Di mana, pengusaha yang akan melakukan impor pangan akan dikenakan tarif. Sistem tarif 25 sampai 30 persen dapat melindungi petani dalam negeri dan menguntungkan konsumen.

"Kalau itu terjadi, harga daging, harga gula bakal turun. Sama juga seperti melindungi daya beli konsumen yang akan berujung meningkatnya perekonomian. Negara juga mendapatkan income," jelas Rizal Ramli.

Namun, saran Rizal Ramli tidak dijalankan oleh menteri-menteri di bidang perekonomian. Meski sudah disetujui oleh Presiden Jokowi.  

"Kalau bicara pangan dan kedaulatan pangan semakin jauh dari apa yang diinginkan Jokowi di tahun 2014. Kenyataanya sekarang impornya ugal-ugalan. Saya tidak tertarik membicarakan ini salah siapa tapi ini sistem. Harusnya ada konsistensi dari manajemen, strategi dan personalia," papar Rizal Ramli. [wah]

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Purbaya Kecewa Banyak Pegawai Kemenkeu Tak Jalankan Tugas: Digeser Baru Nangis

Kamis, 23 April 2026 | 01:30

Jusuf Hamka Sujud Syukur Menang Gugatan Lawan Hary Tanoe

Kamis, 23 April 2026 | 12:34

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

UPDATE

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

Mengejar Halusinasi 2045: Mengapa Ekonomi Hanya Bisa Tegak di Atas Literasi

Senin, 27 April 2026 | 14:15

Penerjemah Bible Dibakar Hidup-hidup pada Zaman Renaisans Eropa

Senin, 27 April 2026 | 14:07

Bitcoin Melaju Mendekati 80.000 Dolar AS

Senin, 27 April 2026 | 14:06

Luar Biasa Kiandra, Start ke-17, Finis Pertama

Senin, 27 April 2026 | 13:59

Digitalisasi dan Green Dentistry, Layanan Kesehatan Gigi yang Minim Limbah

Senin, 27 April 2026 | 13:46

Usul KPK Berpotensi Paksa Capres Harus Kader Parpol

Senin, 27 April 2026 | 13:43

Pemda Didorong Lakukan Creative Financing

Senin, 27 April 2026 | 13:36

Citra Negatif Bahlil di Dalam Negeri Pengaruhi Negosiasi Energi Presiden?

Senin, 27 April 2026 | 13:35

Qodari Respons Isu Dilantik Jadi Kepala Bakom: Itu Hak Prerogatif Presiden

Senin, 27 April 2026 | 13:30

Selengkapnya