Sikap anti kritik yang diperlihatkan Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu Nufransa Wira Sakti ketika menanggapi pernyataan Calon Presiden Prabowo Subianto sangat tidak pantas diperlihatkan. Apalagi pejabat publik dengan status ASN di Kementerian wajib untuk bersikap netral.
"Sangat tidak pantas seorang yang berstatus ASN yang mestinya netral, malah berpihak. Kepala Biro tersebut seharusnya dipecat," kata Pengamat kebijakan publik Syafril Sjofyan kepada Kantor Berita Politik RMOL.Co melalui keterangan tertulisnya, Minggu (27/1).
Lembaga Kementerian, lanjut Syafril , diadakan untuk melayani kepentingan rakyat Indonesia.
Kata Syafril, semua pejabat diberikan amanah mengelola kekayaan negara dengan sebaik-baiknya, dan rakyat yang menggaji mereka berhak mengeritik, termasuk media pers dalam dan luar negeri.
"Jadi mereka bukanlah milik satu golongan, bukan pula milik ASN yang bekerja di kementerian tersebut, bukan juga milik Menteri Keuangan apalagi Presiden," sambung Syafril.
Syafril menilai, ada arogansi kekuasaan di lingkungan lembaga pelayanan masyarakat. Sehingga anti-kritik dan berpihak sehingga mudah tersinggung.
"Seakan-akan sebuah lembaga publik bukan lagi lembaga pelayanan masyarakat yang sangat anti terhadap kritik. Agar diketahui, Menteri yang diangkat Presiden pun jika ada kritik dari masyarakat wajib menerima, bahkan malah mereka harus menyatakan silakan kritik kami supaya kami dapat bekerja sesuai keinginan rakyat," demikian Syafril.
Sebelumnya Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu Nufransa Wira Sakti menyatakan bahwa kritik yang dilontarkan Calon Presdien Prabowo Subiyanto denganb mengatakan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati sebagai Menteri Pencetak Utang, telah menciderai perasaan pegawai Kemenkeu.
"Apa yang disampaikan oleh Calon Presiden Prabowo, jangan lagi ada penyebutan Menteri Keuangan (Menkeu), melainkan diganti jadi Menteri Pencetak Utang, sangat mencederai perasaan kami yang bekerja di Kementerian Keuangan," kata Nufransyah, kepada wartawan, Minggu (27/1).
[hta]
