Berita

Politik

Prabowo Prihatin Kaum Intelektual Tak Peduli Kondisi Bangsa

MINGGU, 27 JANUARI 2019 | 01:32 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto mengaku prihatin kaum intelektual Indonesa bungkam melihat kondisi bangsa dan negara yang tidak lagi berdaulat dan rakyat dimiskinkan.

"Terus terang saja beberapa tahun ini saya prihatin melihat kaum intelektual Indonesia seolah-olah diam di tengah ketidakadilan, diam di tengah pendzoliman rakyat, diam di tengah kemiskinan bangsa, diam di tengah diserahkannya kedaulatan kepada bangsa-bangsa lain," ujar Prabowo saat deklarasi dukungan alumni Perguruan Tinggi di Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta Timur, Sabtu (26/1).

Acara deklarasi dukungan untuk Prabowo-Sandi dihadiri ribuan alumni Perguruan Tinggi. Mereka berasal dari 115 PT di Indonesia.


Prabowo mengatakan kondisi ekonomi yang tidak lagi berdaulat dan rakyat dimiskinkan mesti mendapat perhatian kaum intelektual. Sebab, kata dia, ekonomi sangat penting bagi kedaulatan bangsa.

"Walau pendidikan saya tentara tapi saya merasa sangat penting ekonomi. Saya sangat paham pentingnya pangan bagi kedaulatan dan kemerdekaan," tegasnya.

"Saya paham sekali bahwa tidak ada negara yang merdeka kalau tidak bisa memberi makan kepada rakyatnya," imbuhnya.

Lebih lanjut Prabowo menyatakan dukungan yang diterimanya dari kaum intelektual tak lain sebagai upaya memperjuangkan kedaulatan bangsa.

"Universitas dan perguruan tinggi, disitulah otak-otak terbaik sebuah bangsa. The bank of knowladge, lembaga tabungan bank dimana kearifan bangsa, didepositokan, diamankan, untuk digunakan oleh generasi berikutnya bagi bangsa Indonesia," demikian Prabowo. [dem]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

UPDATE

DPR Tak Setuju Skema War Tiket Haji Meski Masih Wacana

Minggu, 12 April 2026 | 14:01

PM Carney Tegas Akhiri Ketergantungan Militer Kanada pada AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:52

Pemerintah Tak Perlu Reaktif Respons Usulan JK

Minggu, 12 April 2026 | 13:40

Pembicaraan Damai di Pakistan Gagal Capai Kesepakatan, GREAT Institute: Buah dari Inkonsistensi AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:34

Pengawasan Kasus Hukum oleh DPR Bukan Intervensi

Minggu, 12 April 2026 | 13:11

Negosiasi 21 Jam Gagal, Iran Sebut Tuntutan AS Tak Masuk Akal

Minggu, 12 April 2026 | 13:08

Perundingan Damai Iran dan AS Berakhir Tanpa Hasil

Minggu, 12 April 2026 | 12:26

Hasan Nasbi Sebut Pernyataan Saiful Mujani Ajakan Jatuhkan Pemerintah

Minggu, 12 April 2026 | 12:23

Prabowo Harus Singkirkan Menteri Titipan Era Jokowi

Minggu, 12 April 2026 | 12:15

Seluruh Elemen Pemerintahan Jangan Menunda Kepindahan ke IKN

Minggu, 12 April 2026 | 12:01

Selengkapnya