Berita

Philips Wona/RMOL

Politik

Pejuang DOB: Kata ‘Nanti’ Dari Pemerintah Hanya Tipu-Tipu

JUMAT, 25 JANUARI 2019 | 22:43 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Pejuang Daerah Otonomi Baru (DOB) dari berbagai daerah berkumpul di DPD untuk mendorong pemerintah menandatangani Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Desain Besar Penataan Daerah (Desertada) dan RPP Desain Penataan Daerah (Detada).

Tuntutan itu dilakukan setelah pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menolak adanya DOB karena alasan biaya.

Penanggung Jawab DOB Papua, Philips Wona mendesak presiden Joko Widodo (Jokowi) segera menandatangani RPP tersebut. Dia yakin negara punya cukup uang untuk memekarkan wilayah di Papua.


“Sebab, kalau tidak ada uang kita pasti sudah bubar,” ujar Philips di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (25/1).

Dia mengaku sudah bertemu dengan perwakilan Kantor Staf Kepresidenan (KSP). Tapi, Philips mencium ada gelagat tipu muslihat dari pertemuan tersebut.

“Kami kemarin sudah ketemu dengan Kantor Staf Presiden dia bilang ‘nanti’, nah kata ‘nanti’ ini bagi kami di Papua sudah tipu-tipu,” ucapnya

Lanjut dia, jika DOB ini tidak segera ditandatangani oleh presiden dikhawatirkan stabilitas nasional bisa terganggu.

“Kami minta Bapak Presiden untuk menandatangani DOB agar tidak mengganggu stabilitas nasional,” tegasnya.

Putra pejuang Trikora yang membebaskan Irian Barat ini menilai bahwa permintaan masyarakat Papua hanya kesejahteraan. Sementara pemekaran adalah salah satu solusinya.

“Kami datang ini tidak untuk minta merdeka atau bikin makar, tidak. Kami hanya minta presiden tanda tangan, ini kan amanat UU,” pungkasnya. [ian]

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Desak Tito Mundur, Faizal Assegaf: Dia Lingkar Inti Jokowi

Minggu, 08 November 2026 | 19:45

Kasus Ijazah Jokowi Mirip Pembunuhan Brigadir Yosua

Minggu, 08 November 2026 | 02:04

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

UPDATE

Tok! BI Naikkan Suku Bunga ke Level 6 Persen

Rabu, 18 November 2026 | 14:33

Kepemimpinan Baru IKA-PMII, Juri Ardiantoro Tekankan Kerja Strategis dan Berdampak

Rabu, 18 November 2026 | 14:29

KPK Panggil Direktur Anak Usaha PT Intiland Development Tbk di Kasus Bea Cukai

Rabu, 18 November 2026 | 14:18

Raih Penghargaan AMH 2026, Kemenag Perkuat Layanan Informasi Digital

Rabu, 18 November 2026 | 14:13

Biaya Admin BCA Naik Mulai Januari 2027, Simak Daftar Tarif Baru Seluruh Jenis Kartu

Rabu, 18 November 2026 | 14:03

Komisi IV DPR Tolak Pemindahan Badak Jawa dari Banten!

Rabu, 18 November 2026 | 13:50

Fenomena Parpol Kompak Tak Usulkan Cawapres Jadi Sorotan

Rabu, 18 November 2026 | 13:43

Dasco Pimpin Rapat Pengambilan Keputusan Tingkat I RUU Perampasan Aset

Rabu, 18 November 2026 | 13:39

3.404 Jembatan Garuda Selesai Dibangun, TNI AD Kebut Sisa Target 2026

Rabu, 18 November 2026 | 13:24

Investasi Harus Aman, Aspirasi Tetap Dalam Koridor Hukum

Rabu, 18 November 2026 | 13:23

Selengkapnya