Pemekaran Jadi Solusi Warga Papua Sejahtera

Daerah Otonomi Baru (DOB) se-Indonesia yang diusulkan sejak 2014 hingga saat ini urung ditandatangani oleh presiden.

Akibatnya, puluhan para pejuang DOB dari berbagai daerah berkumpul di DPD untuk mendorong pemerintah menandatangani Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Desain Besar Penataan Daerah (Desertada) dan RPP Desain Penataan Daerah (Detada).

Penanggung Jawab DOP Papua Philips Wona berharap presiden segera menandatangani draf tersebut. Dia menilai sejumlah aksi kekerasan yang terjadi di Papua berlatar belakang masalah kesejahteraan. Sementara salah satu upaya mewujudkan kesejahteraan adalah pemekaran.

“Yang bisa menjawab kesejahteraan itu adalah adanya pemekaran,” ujarnya di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (25/1).

Menurutnya, ada tiga provinsi yang siap dimekarkan dari Provinsi Papua, termasuk 33 kabupaten. Namun upaya pemekaran itu belum menemukan titik terang hingga kini.

“Pulang kami ditanya masyarakat kenapa belum ada pemekaran? Ya itu kau tanya presiden, bukan kami,” ungkapnya.

Dia juga menolak alasan Kementerian Dalam Negeri yang menolak DOB lantaran biaya pemekaran tinggi. Bagi Philips, masalah itu sudah diatur APBN.

“Sebenarnya gampang soal biaya, di APBN kan sudah diatur perimbangan keuangan pusat dan daerah,” tandasnya. [ian]