Fahri: Dari Dulu Pemerintah Muter-Muter

Kajian pemerintah dalam menangani kasus hukum dinilai kurang komprehensif. Hal itu juga yang membuat lingkaran Presiden Joko Widodo berbeda pandangan mengenai pembebasan pendiri Jamaah Anshorut Tauhid (JAT) Abu Bakar Baasyir.

Begitu kata Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah saat ditemui di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (25/1).

“Itu dari dulu terlalu banyak kajian yang tidak komprehensif,” kata Fahri saat ditemui di Komplek DPR, Jakarta, Jumat (25/1).

Sehingga pada akhirnya, Fahri menganggap keputusan yang akan diambil cenderung berubah-ubah. Jokowi, sambungnya, gagal mengambil keputusan jalan tengah yang mengakomodir semua kepentingan.

“Dari dulu muter-muter, akhirnya nggak jadi dan berubah di tengah jalan,” ungkapnya.

Praktis sikap pemerintah seperti ini semakin membuat publik kebingungan. Sebab kebijakan terkait hukum tidak memiliki kepastian.

“Ditekan kiri, dia (presiden) ke kiri. Ditekan kanan, dia kanan. Ini yang nggak baik dari awal, niatnya nggak kuat,” tandas Fahri. [ian]